Kades Tadui Ditangkap Kasus Narkoba, Warga Pertanyakan Pengelolaan Dana Desa Tidak Transparan

Barang haram itu dibeli dari Palu, Sulawesi Tengah, lalu dikirim menggunakan jasa pengiriman.

BUMdes Tak Efektif

Perwakilan warga, Salik, menegaskan aksi tersebut bukan demonstrasi, melainkan dialog terbuka antara masyarakat, aparat desa, dan perwakilan pemerintah kecamatan.

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Tadui mengungkapkan serangkaian dugaan pelanggaran yang mereka nilai telah berlangsung di pemerintahan desa. 

Saat audiensi engan Camat Mamuju, warga Desa Tadui menganggap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini hanya bersifat formalitas. Tanpa hasil disosialisasikan kepada masyarakat. 

Mereka juga mempertanyakan penyertaan modal dalam jumlah besar ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa.

Sejumlah proyek pembangunan desa pun dipersoalkan karena tidak dilengkapi papan informasi, dengan hasil pekerjaan yang dianggap tidak memuaskan. 

BPD disebut pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Selain itu, realisasi program kerja dinilai terlambat meski anggaran telah cair.

"Kami menduga adanya praktik monopoli dalam pengadaan barang dan jasa, serta perangkat desa yang mudah diintervensi kepala desa. Beberapa kegiatan swadaya masyarakat dilaporkan seolah-olah dibiayai dari Dana Desa, meski sebenarnya murni inisiatif warga," ujar Salik, warga setempat.

Sikap perangkat desa yang dinilai kurang peduli, adanya intimidasi terhadap warga yang kritis, serta dugaan praktik nepotisme semakin memperkuat keresahan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih berdialog dengan perwakilan pemerintah Kabupaten Mamuju. (*)