Nasional
Komisi III DPR Tegaskan Amnesti untuk Hasto Tak Bermotif Politik: Hak Konstitusional Presiden
Ia mengatakan, Presiden Prabowo telah minta pertimbangan dari DPR sehingga dipastikan tidak ada unsur politik.
Pada Februari 2025, setelah Hasto diperiksa, KPK kemudian menahannya di Rutan KPK selama 20 hari pertama.
Kasus Harun Masiku merupakan kasus lama yang terjadi sejak 2019, tetapi Setyo berdalih mempunyai bukti baru sehingga bisa menetapkan Hasto sebagai tersangka.
Penetapan tersangka Hasto ini pun dinilai PDIP kental dengan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi karena selama perkara bergulir di pengadilan, tidak ada satu pun bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus tersebut.
Apalagi, pemanggilan Hasto oleh KPK dimulai sejak sekjen partai berlambang banteng moncong putih itu kritis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
Terlebih, penetapan tersangka itu dilakukan setelah PDIP memecat tiga orang kadernya yakni Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.
Hasbiallah pun mengatakan, pemberian amnesti ini merupakan keputusan Presiden yang sangat bijaksana.
Sehingga, dia menekankan bahwa dia tidak setuju jika hal tersebut dikaitkan dengan motif politik di baliknya.
"Kalau dikatakan motif politik murni saya tidak setuju karena prosesnya sudah berjalan kecuali prosesnya belum berjalan. Menurut saya kebijakan presiden yang sangat bijaksana," tegas Hasbiallah.
Selain divonis 3,5 tahun, Hasto sebelumnya juga dihukum untuk membayar pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
Dalam perkara ini, Hasto dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Jaksa sebelumnya mendakwa Hasto telah memberi suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.
Hasto pun disebut memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel agar tidak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.
Hasto juga dikatakan memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.
Jaksa bahkan mengatakan bahwa Hasto juga memerintahkan anak buahnya untuk menenggelamkan ponselnya menjelang diperiksa KPK.
Perbuatan Hasto itulah yang dinilai Jaksa membuat Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini.
Pengganti Sri Mulyani, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar dan Tak Punya Hutang |
![]() |
---|
Ini Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Pengganti Sri Mulyani, Punya Latar Belakang Ekonomi Kuat |
![]() |
---|
Prabowo Subianto Ganti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Digantikan Purbaya Yudhi Sadewa |
![]() |
---|
Pantai Arteri Mamuju Ramai di Hari Libur Maulid Nabi, Pengunjung Soroti Kesadaran Soal Kebersihan |
![]() |
---|
Demonstrasi 2025, FORES: Politik yang Menghancurkan Ekonomi Rakyat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.