DPRD Mamasa Protes, Tak Pernah Dilibatkan dalam Pergeseran Anggaran Pemda Selama 5 Tahun

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengaku  tidak pernah dilibatkan dalam proses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa. 

Bahkan, kondisi ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.

Wakil Ketua DPRD Mamasa, Arwin Rahman, menilai hal ini  melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Baca juga: Sudah Penyidikan,Polisi Belum Kantongi Tersangka Kasus Hilangnya Dana Desa Tapandullu Rp388 Juta

Baca juga: HMI Mamuju Tengah Soroti Kinerja Satreskrim Polres Mateng: Kasus Dugaan BBM Ilegal Menggantung

Permendagri ini adalah panduan teknis pengelolaan keuangan daerah, yang secara tegas mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dalam regulasi ini, kata dia keterlibatan DPRD menjadi unsur krusial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

"Sudah lima tahun terakhir kami tidak pernah dilibatkan dalam proses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa," ujar Politisi Partai NasDem itu saat ditemui di ruangannya pada Senin (21/7/2025)

Ia menambahkan bahwa tanpa keterlibatan wakil rakyat, proses pengelolaan anggaran berisiko tinggi terhadap penyimpangan dan kurangnya pengawasan.

Upaya Tribun-Sulbar.com untuk mendapatkan konfirmasi dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa, Herry Kurniawan, tidak membuahkan hasil.

Meski beberapakali, dilakukan upaya konfirmasi melalui panggilan telepon seluler namun Herry belum memberikan jawaban.(*)

Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com, Hamsah Sabir.