Mahasiswa Demo di Hari Jadi Mamuju, Desak Bupati Sutinah Pecat ASN Koruptor

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Peringatan Hari Jadi ke-485 Kabupaten Mamuju diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Vendetta, Senin (4/7/2025).

Massa aksi menuntut Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, segera memecat seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi.

Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Mamuju itu awalnya berlangsung damai, namun berubah ricuh sekitar pukul 12.00 WITA.

Baca juga: PMII Mamuju: Permintaan Tambahan Anggaran Polri Tidak Sejalan dengan Semangat Efisiensi Pemerintah

Ketegangan memuncak saat terjadi gesekan antara demonstran dan anggota DPRD yang berada di lokasi.

Kericuhan dipicu oleh tindakan salah satu anggota DPRD yang disebut menyentuh pundak dan menepuk pipi seorang massa aksi.

Gestur tersebut memicu reaksi keras dari peserta aksi lain yang menganggap tindakan itu sebagai bentuk provokasi.

Petugas gabungan dari Satpol PP dan Polres Mamuju yang mengamankan aksi, bergerak cepat meredam situasi dan memisahkan kedua pihak.

Pembina Gerakan Vendetta, Andika, menegaskan, aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemkab Mamuju belum memberhentikan secara tidak hormat (PTDH) seorang ASN berinisial JD.

Padahal JD telah divonis bersalah dan inkrah dalam kasus korupsi sejak 21 Juni 2024.

“Kami menuntut Bupati Sutinah segera keluarkan surat PTDH terhadap JD. Ini soal integritas birokrasi, dan kami tidak ingin Pemkab Mamuju menjadi tempat nyaman bagi pelanggar hukum hanya karena ada koneksi politik,” ujar Andika saat ditemui di Mapolresta Mamuju.

Andika juga menyayangkan sikap anggota DPRD yang menurutnya tidak menghormati etika berdemokrasi dalam menyikapi aspirasi mahasiswa. 
Ia menyebut dua peserta aksi mengalami luka di bagian leher dan bajunya robek, saat ini tengah menjalani visum di RS Bhayangkara.

Gerakan Vendetta menyampaikan empat poin tuntutan utama dalam aksi tersebut:

1. Segera keluarkan surat keputusan PTDH terhadap JD.

2. Hentikan segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam promosi jabatan di Pemkab Mamuju.

3. Sampaikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait keterlambatan PTDH dan potensi konflik kepentingan.