Inilah Daftar OPD Pemprov Sulbar yang Dirampingkan, dari 35 Jadi 29

Gubernur SDK secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah perampingan ini. 

Ia menyoroti inefisiensi yang ada, seperti keberadaan jabatan yang tidak relevan dengan kebutuhan daerah.

 “Contoh, kepala bidang kereta api. Apa yang diurus kereta api di Sulbar? Jabatan seperti ini tidak efisien, harus dihapus,” tegas SDK.

Ia juga mengkritisi Dinas Perhubungan yang dinilai terlalu besar, padahal banyak urusan seperti jembatan timbang, terminal, dan pelabuhan merupakan kewenangan pusat.

 "Anggaran kita cuma Rp 2 triliun, tapi pejabat eselon II ada 42 orang. Ini tidak sehat. Karena itu, saya dukung penuh langkah perampingan ini," ujarnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus),Syamsul Samad  menjelaskan bahwa penggabungan OPD ini telah melalui kajian panjang dan mendalam. 

Ia menegaskan bahwa banyak OPD selama ini tidak berjalan efektif jika berdiri sendiri. 

"Ngapain berdiri masing-masing kalau bisa digabung? Ini inisiatif DPRD tapi nyambung dengan keinginan Pak Gubernur, jadi jalannya mulus,” jelas Syamsul.

Meskipun Perda ini baru akan berlaku pada 1 Januari 2026, pengesahannya dilakukan lebih awal agar dapat segera dimasukkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

 "Kita sahkan sekarang agar bisa direncanakan dari sekarang, supaya pelaksanaannya tidak terganggu dan anggarannya sudah siap," tambah Syamsul.

Untuk pejabat eselon II yang terdampak penggabungan OPD, Pemerintah Provinsi akan melakukan proses seleksi terbuka atau selter kembali.(*)