Refleksi HUT Bhayangkara: HMI Sulbar Desak Evaluasi Kinerja Polres dan Penegakan Hukum

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (BADKO) Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti kinerja Kepolisian di tingkat daerah, terutama dalam konteks pengawasan hukum dan pembangunan. 

Dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, pada Selasa, (1/7/2025) lalu, HMI menilai sudah saatnya Polri melakukan refleksi besar-besaran terhadap peran dan fungsi mereka di tengah masyarakat.

Kepala Bidang Politik dan Kepemiluan HMI BADKO Sulbar, Alimustakim menegaskan, peringatan HUT Bhayangkara bukan hanya seremoni, tetapi juga ruang penting untuk mengoreksi struktur internal Polri, khususnya di daerah.

"Polresta Mamuju seharusnya menjadi teladan bagi Polres lain di Sulbar. Pembenahan kinerja Polri harus dimulai dari bawah. Jika akar strukturnya sehat, maka kehadiran Polri akan benar-benar dirasakan sebagai mitra masyarakat," ujar Alimustakim, Kepasa wartawan, Selasa (8/7/2025).

Baca juga: Baca Doa Ini Agar Tidak Gugup Berbicara di Depan Banyak Orang

Baca juga: 16 Juli 2025 Hari Ular Sedunia : Intip Sejarahnya dan Kisah Tragis 5 Ular Langka yang Hampir Punah

HMI BADKO Sulbar juga mendesak Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sulbar bersama Itwasum Polri agar segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Polres-Polres yang ada, termasuk Polresta Mamuju.

Menurut Alimustakim, ada kekhawatiran serius atas lemahnya pengawasan hukum di tingkat kabupaten, terutama terkait pembangunan yang terindikasi ilegal. 

Ia menilai ada potensi aparat menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak tertentu.

"Kalau ada aparat yang melindungi kepentingan korporasi yang jelas-jelas melanggar hukum, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat institusi. Kami tidak ingin Polri menjadi alat pelindung kepentingan segelintir elit," tegasnya.

Alimustakim juga mengungkapkan, mengkritisi pengelolaan tata ruang di Kabupaten Mamuju yang dinilai tidak teratur dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. 

Ia mendorong agar ada penindakan yang tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan, termasuk jika ada oknum Polri yang terlibat.

"Jangan ada toleransi bagi pelanggar hukum, apalagi jika dilakukan oleh aparat sendiri. Kami minta agar proses penegakan etik benar-benar ditegakkan. Jika terbukti ada keterlibatan, maka sanksi harus dijatuhkan," tutupnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus