Majene

Bupati Majene Akui Sulitnya Anggaran,Terpaksa Sewa Alat Berat untuk Sampah TPA

‎Ia mengakui bahwa penyewaan alat berat menjadi pilihan yang sulit namun terpaksa diambil akibat efisiensi anggaran dalam APBD Majene 2025

Penulis: Anwar Wahab | Editor: Abd Rahman
ANWAR
ANGGARAN EFESIENSI - Bupati Majene, Andi Achmad Syukri,Bupati mengakui kondisi keuangan Pemkab Majene memang sedang menipis, sehingga setiap anggaran harus digunakan seefisien mungkin, namun pihaknya usahakan alat berat tersebut baik tahun ini. ‎ 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Bupati Majene, Andi Achmad Syukri, buka suara soal masih disewanya alat berat untuk pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Moloku oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Majene.

‎Ia mengakui bahwa penyewaan alat berat menjadi pilihan yang sulit namun terpaksa diambil akibat efisiensi anggaran dalam APBD Majene 2025.

‎“Memang kita lakukan efisiensi. Jadi beberapa pos anggaran dipotong, termasuk untuk pengadaan. Itu sebabnya DLHK harus sewa alat berat sementara waktu,” ujar Bupati saat ditemui di ruangannya, Selasa (1/7/2025).

Baca juga: Sosok Amir Dado, Putera Barru Kadis DP3AP2KB Ikut Ramaikan Bursa CaloN Sekprov Sulbar

Baca juga: Catatan Aktivis Sulbar untuk Polda Sulbar di Momen HUT Bhayangkara ke 79 Tahun

‎Dalam APBD 2025, diketahui hanya tersedia dua skema terkait alat berat DLHK, yaitu perbaikan dan penyewaan, tanpa ada anggaran untuk pengadaan baru. Pilihan menyewa pun akhirnya diambil agar operasional TPA tetap berjalan.

‎“Karena alat berat DLHK sudah rusak sejak tahun lalu dan belum bisa langsung diperbaiki, maka mereka sewa. Tapi kami pastikan, tahun ini alat berat itu akan segera diperbaiki agar tidak menyewa lagi,” tegasnya.

‎Bupati mengakui kondisi keuangan Pemkab Majene memang sedang menipis, sehingga setiap anggaran harus digunakan seefisien mungkin.

‎“Kita semua sekarang harus serba hemat. Tapi kami juga tidak ingin pelayanan publik terganggu. Makanya solusi jangka pendek seperti sewa tetap diperbolehkan sambil menunggu alat diperbaiki,” katanya.

‎Sementara itu, Kepala DLHK Majene Inindria menyebut telah hampir setahun terakhir menyewa excavator dari pihak swasta setelah sebelumnya sempat menyewa dari UPTD Provinsi dengan biaya Rp 1,6 juta per sekali pakai. Namun saat ini, alat dari UPTD provinsi sudah tidak digunakan lagi.

‎Ia menyebutkan saat ini pihak Pemda sedang dalam pemesanan bagian alat berat DLHK yang rusak.

‎"Infonya alat yang rusak dari punya kami sudah dipesan dari luar negeri kemungkinan tahun ini bisa baik alat kami, "ungkpanya saat ditemui di kantornya.

‎Dengan janji perbaikan tahun ini, diharapkan DLHK bisa kembali menggunakan alat milik sendiri, sehingga anggaran tidak terus terkuras untuk sewa dan pelayanan pengelolaan sampah bisa lebih maksimal.(*)

‎Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab

Sumber: Tribun sulbar
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved