Reformasi Birokrasi: Sulbar Siapkan UPTD Pengembangan Kompetensi ASN

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berperan aktif dalam rapat pembahasan usulan pembentukan dan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang digelar di Ruang Rapat Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Rabu (25/6/2025).

Kegiatan ini merupakan salah satu strategi Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK–JSM) dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rapat dipimpin langsung Plt. Kepala Biro Organisasi, Nur Rahmah Parampasi, dan dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah, termasuk BKD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Baca juga: Pemprov Sulbar Salurkan 1.870 Ekor Kambing ke Lima Kabupaten untuk Dukung Program SDK–JSM

Agenda utama rapat mencakup pembentukan beberapa UPTD strategis, antara lain UPTD Penilaian ASN, UPTD Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Selain itu, turut dibahas pula perubahan nomenklatur UPTD Pengujian dan Standardisasi.

Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari, menegaskan pentingnya pembentukan UPTD khusus untuk pengembangan kompetensi ASN di daerah.

“Pembentukan UPTD Pengembangan Kompetensi ASN ini sangat penting untuk memastikan program pelatihan dan pengembangan berjalan lebih terfokus dan terukur. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan reformasi birokrasi yang menuntut peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan,” jelas Rini.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam proses penataan kelembagaan.

“Proses pembentukan dan perubahan nomenklatur UPTD ini tidak sekadar administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya penataan kelembagaan yang lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan pelayanan publik yang dinamis,” ujar Bujaeramy.

Dengan adanya pembahasan tersebut, diharapkan proses pembentukan dan penyesuaian nomenklatur UPTD dapat segera ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku guna menunjang tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)