Junda Maulana Ungkap Tantangan dan Solusi Kemiskinan Ekstrem Sulbar, Minta Kolaborasi Lintas Sektor

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan pentingnya investasi di bidang kesehatan sebagai langkah strategis dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut disampaikan Junda saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan dan Pencegahan Stunting serta Kemiskinan Ekstrem, yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (16/6/2025).

Menurut Junda, stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi menyangkut pembangunan jangka panjang yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: Bapperida Sulbar Coaching Clinic Sinkronisasi RPJMD dan Renstra-PD 2025-2029

“Stunting berkaitan langsung dengan rendahnya produktivitas SDM. Dalam jangka panjang, ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara,” jelasnya.

Pernyataan ini diperkuat oleh sejumlah studi global. Profesor Hans Rosling menunjukkan bahwa ketahanan hidup anak (child survival) sangat memengaruhi pendapatan per kapita suatu negara.

Sementara Robert J. Waldmann pada 2011 membuktikan bahwa angka kematian bayi (AKB) berkorelasi erat dengan tingkat pendapatan per kapita.

Pemprov Sulbar, lanjut Junda, telah menetapkan kelompok sasaran super prioritas dalam penanganan stunting, yakni ibu hamil, ibu menyusui pascamelahirkan, dan bayi usia 0-23 bulan (baduta).

"Ketiga kelompok ini berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode emas yang sangat menentukan perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak," ujarnya.

Meski secara nasional prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dari tahun 2010 hingga 2024, menjadi 19,8 persen, angka di Sulbar justru mengalami lonjakan.

Tahun 2024, prevalensi stunting di Sulbar mencapai 35,5 persen, angka yang tinggi dan mengkhawatirkan.

Sementara itu, jumlah balita stunting di Indonesia pada 2024 tercatat sebanyak 4,48 juta anak, turun sekitar 357 ribu dari tahun sebelumnya.

Junda juga menyoroti tantangan besar lain, yakni kemiskinan ekstrem.

Per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Sulbar mencapai 155,91 ribu jiwa, dengan 84,25 persen di antaranya tinggal di wilayah perdesaan.

Namun demikian, terdapat sinyal perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,85 poin menjadi 1,45 poin, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,45 poin menjadi 0,29 poin, menandakan kesenjangan di antara penduduk miskin mulai mengecil.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Sulbar telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti:

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Pengadaan sarana perikanan tangkap

Pelatihan kewirausahaan

Pengembangan kawasan perkebunan dan benih tanaman produktif

Program padat karya

Bantuan alat usaha untuk pelaku UMKM

Meski begitu, tantangan masih besar. Di antaranya:

Pengelolaan data kemiskinan yang belum optimal

Keterbatasan anggaran, dengan total APBD Sulbar sekitar Rp2 triliun dan PAD hanya 27,14 persen

Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal

Kondisi geografis yang sulit dijangkau

Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas wilayah

Sebagai solusi, Junda menawarkan beberapa langkah konkret:

Peningkatan kualitas dan akurasi data kemiskinan melalui DTKS, P3KE, dan Regsosek

Penambahan anggaran dari pusat serta optimalisasi dana CSR perusahaan

Penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah

“Perlu sinergi yang kuat untuk membangun SDM unggul. Tanpa itu, kita hanya akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama,” tutup Junda.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com: Suandi