Pendidikan Anti Korupsi Harusnya Diterapkan Sejak dari Bangku Pendidikan Dasar

Oleh : Dr. Elinda Rizkasari.,S.Pd.,M.Pd
(Dosen Prodi PGSD FKIP Unisri Surakarta)

Tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat di tahun 2025. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bagi kita semua.

Bagaimana Tidak? Era pemerintahan Soeharto yang banyak diklaim adalah masa korupsi paling besar sepanjang sejarah negara Indonesia, tetapi ternyata pada era reformasi tingkat korupsi di Indonesia lebih menggila, bahkan terjadi di seluruh lini.

Dari data terbaru Visual Interaktif Kompas ID, Presiden Soeharto didakwa atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan tujuh yayasan yang dia dirikan.

Tujuh yayasan milik Presiden Soeharto tersebut antara lain: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Trikora. 

Pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998, Soeharto kemudian memerintah selama lebih dari tiga dekade.

Skandal korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu kontroversi yang pernah terjadi pada Pemerintahan Presiden Soeharto kala itu.

Saat itu kebijakan yang dibuat oleh Soeharto dianggap menguntungkan dirinya dan keluarganya.

Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 1995 dibuat oleh Soeharto yang mewajibkan pengusaha untuk menyumbang dua persen dari keuntungan mereka kepada Yayasan Dana Mandiri.  

Dengan menunjuk anak sulungnya, Tri Hardiyanti Rukmana, sebagai menteri sosial pada tahun 1998, dia juga dianggap melakukan nepotisme.

Melansir dari data Wilkipedia Tahun 2025, jumlah Korupsi yang dilakukan era Pemerintahan Presiden Soeharto dari pertama menjabat menggantikan Soekarno adalah sebesar di $15 miliar sampai $35 miliar dollar Amerika.

Kolusi, nepotisme, dan korupsi hanya merupakan masalah utama selama pemerintahan Presiden Soeharto. 

Selama pemerintahannya, Presiden Soeharto mengawasi dan memiliki kendali total atas salah satu kroninya.

Tetapi pada zaman reformasi saat ini pada tahun 2025 jumlah kasus korupsi melebihi zaman korupsi pemerintahan era Soeharto.

Kalau pada zaman pemerintahan Soeharto korupsi hanya satu sentral serta tidak membabi buta, tetapi pada era sekarang kasus korupsi terjadi semua komponen.