Tantangan dan Bagaimana Strategi Pengelolaan Fiskal Sulbar di Tengah Efisiensi Anggaran

Oleh: 
Dr.Wahyu Maulid Adha
(Akadimisi Unsulbar/LE DJPb Sulawesi Barat)
 
TRIBUN-SUBAR.COM - Memasuki triwulan pertama tahun 2025, Provinsi Sulawesi Barat menghadapi berbagai isu strategis yang mencerminkan dinamika pengelolaan fiskal dan pembangunan daerah. 

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah penurunan realisasi pajak dalam negeri, yang sebagian besar disebabkan oleh efisiensi anggaran serta kebijakan pemusatan pembayaran pajak pada level pusat. Kondisi ini menuntut adanya langkah nyata dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. 

Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak melalui pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan PKP baru, sedangkan intensifikasi diarahkan pada peningkatan kepatuhan material dengan optimalisasi pengawasan dan penagihan, termasuk atas transaksi dana desa.
 
Di sisi lain, pelaksanaan 10 Proyek Strategis Pemprov Sulawesi Barat menjadi tantangan tersendiri dalam konteks efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025. 

Pemerintah provinsi tetap berkomitmen melanjutkan proyek-proyek tersebut—yang mencakup sektor infrastruktur, pertanian, kelautan, dan pendidikan—meskipun akan dilakukan identifikasi dan reviu ulang oleh Bapperida Provinsi. 

Proyek seperti pemeliharaan berkala dan rekonstruksi ruas jalan menjadi sangat krusial, mengingat sebagian besar jalan di Sulbar mengalami kerusakan ringan hingga berat. 

Penyesuaian prioritas akan dibahas lebih lanjut dalam Ranperda Perubahan APBD 2025 bersama DPRD Provinsi.
 
Selain itu, Isu pelayanan kesehatan dan infrastruktur di Kabupaten Mamasa juga menjadi sorotan. 

Masih terdapat sekitar 21.000 peserta BPJS kategori PBI yang tidak aktif. Pemerintah Provinsi akan mengambil alih pembayaran 50 persen dari jumlah tersebut, serta memperkuat sistem pelayanan dengan penyediaan dokter spesialis melalui kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS). 

Untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas, alokasi anggaran sebesar Rp18 miliar telah disiapkan untuk memperbaiki jalan rusak di beberapa jalur strategis seperti Mambi–Urekan dan Matangnga–Mehalaan–Mambi, meski tantangan teknis di lapangan cukup berat akibat topografi yang ekstrem dan curah hujan tinggi.
 
Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak semata soal pemangkasan belanja, melainkan upaya menata ulang skala prioritas untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas layanan publik. 

Strategi yang terarah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
 
Beberapa analisis issu strategis terkait dengan Tantangan dan Respons Strategis Pengelolaan Fiskal Sulawesi Barat  sebagai berikut : 

1. Kemandirian Fiskal Lemah, Ketahanan Keuangan Terancam, Ketergantungan terhadap TKD menyebabkan ketahanan fiskal daerah sangat rentan terhadap dinamika APBN. 

Penurunan PAD secara simultan dengan tingginya belanja pegawai menunjukkan struktur fiskal yang tidak sehat dan memerlukan reformasi kelembagaan pajak daerah, termasuk upaya digitalisasi sistem pemungutan pajak, penguatan basis data, serta sinergi dengan KPP dan KPKNL. 

2. Efisiensi Anggaran sama dengan Penundaan Pembangunan ? Kebijakan efisiensi yang bertujuan menjaga stabilitas fiskal justru berpotensi memperlambat proses pembangunan di daerah tertinggal seperti Sulbar, terutama jika tidak disertai dengan perencanaan berbasis prioritas dan evidence-based. 

Penundaan pelaksanaan 10 proyek strategis Sulbar akibat efisiensi APBD menunjukkan lemahnya kapasitas perencanaan dan mitigasi kebijakan. Tanpa perbaikan mekanisme perencanaan dan pengadaan, efisiensi hanya akan menjadi jargon yang menyulitkan masyarakat. 

3. Infrastruktur dan Ketimpangan Kewilayahan Ketimpangan pembangunan antarkabupaten masih menjadi isu laten. 

Kabupaten Mamasa, misalnya, mengalami kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan serta minimnya pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan.