SPBU Sudah Tidak Mau Beri Utang BBM ke Mobil Pengangkut Sampah Majene, DLHK: Utangnya Berputar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Majene sudah tidak lagi mau memberi tang Bahan Bakar Minyak (BBM) ke truk pengangkut sampah di Kabupaten Majene.

SPBU mengambil langkah tegas ini karena mereka takut rugi jika mobil-mobil pengangkut sampah ini diutangi BBM.

Pemerintah Kabupaten majene melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tercatat memiliki utang di SPBU hingga Rp 25 juta. 

Baca juga: Arus Pendek Listrik Penyebab Utama Kebakaran di Polman, 3 Bulan Ini Terbanyak dari Campalagian

Baca juga: Sidak Pengelolaan Limbah PT Primanusa Global Lestari, DPRD Mateng Kecewa dengan Penyambutan Security

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene Inindria mengakui telah mulai mencicil utang BBM Rp 25 juta tersebut.

Namun hingga saat ini utang tersebut belum lunas karena pembayaran dilakukan bertahap dan sistem bon masih terus berjalan.

Kepala DLHK Majene, Inindria, menjelaskan bahwa pihaknya tetap harus berutang setiap bulan untuk membeli BBM demi memastikan armada pengangkut sampah tetap beroperasi. 

Hal ini menyebabkan nominal utang berkurang secara perlahan, namun tidak benar-benar tuntas.

“Kami memang sudah mulai bayar sedikit demi sedikit, tapi belum selesai. Masalahnya, kami tetap harus ngebon karena dana untuk operasional belum cukup. Jadi utangnya seperti berputar,” ujar Inindria kepada Tribun-Sulbar.com, saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com via telepon Rabu (16/4/2025).

Menurutnya, meskipun DLHK berupaya membayar secara bertahap, pihak SPBU mulai enggan memberikan bon jika jumlah utang dinilai terlalu besar atau tidak jelas kepastian pelunasannya.

“SPBU sekarang sudah mulai hati-hati, karena mereka juga butuh kepastian. Kalau kami telat bayar atau jumlahnya makin besar, mereka takut rugi. Itu yang kami khawatirkan, nanti armada tidak bisa jalan kalau tidak dikasih BBM,” katanya.

DLHK Majene saat ini hanya memiliki enam armada sampah aktif yang harus beroperasi setiap hari untuk melayani pengangkutan sampah di Kota Majene.

Inindria berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah agar pembayaran BBM bisa segera diselesaikan, demi menjaga kelancaran pelayanan publik.

“Ini bukan cuma soal utang, tapi soal keberlangsungan pelayanan. Kalau armada berhenti, sampah bisa menumpuk, dan dampaknya ke masyarakat luas,” pungkasnya.

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Anwar Wahab