DLHK Majene

DLHK Majene Mulai Nyicil Utang BBM Pengangkut Sampah, Tapi Masih Terkendala Ini

Inindria berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah agar pembayaran BBM bisa segera diselesaikan, demi menjaga kelancaran pelayanan publi

Penulis: Anwar Wahab | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Anwar Wahab
UTANG BBM - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene Inindria mengakui telah mulai mencicil utang pembelian bahan bakar (BBM) yang sempat menumpuk hingga Rp 25 juta. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene, mengakui telah mulai mencicil utang pembelian bahan bakar (BBM) yang sempat menumpuk hingga Rp 25 juta.

Namun, hingga saat ini, utang tersebut belum lunas karena pembayaran dilakukan bertahap dan sistem bon masih terus berjalan.

Kepala DLHK Majene, Inindria, menjelaskan bahwa pihaknya tetap harus berutang setiap bulan untuk membeli BBM demi memastikan armada pengangkut sampah tetap beroperasi. 

Baca juga: Wabup Herni Sebut Daerah Pesisir Penyumbang Stunting Terbanyak di Kabupaten Pasangkayu

Baca juga: Pajak 1.363 Randis di Pemkab Mamasa Menunggak, Jumlah Tunggakannya Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Hal ini menyebabkan nominal utang berkurang secara perlahan, namun tidak benar-benar tuntas.

“Kami memang sudah mulai bayar sedikit demi sedikit, tapi belum selesai. Masalahnya, kami tetap harus ngebon karena dana untuk operasional belum cukup. Jadi utangnya seperti berputar,” ujar Inindria kepada Tribun-Sulbar.com, saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com via telepon Rabu (16/4/2025).

Menurutnya, meskipun DLHK berupaya membayar secara bertahap, pihak SPBU mulai enggan memberikan bon jika jumlah utang dinilai terlalu besar atau tidak jelas kepastian pelunasannya.

“SPBU sekarang sudah mulai hati-hati, karena mereka juga butuh kepastian. Kalau kami telat bayar atau jumlahnya makin besar, mereka takut rugi. Itu yang kami khawatirkan, nanti armada tidak bisa jalan kalau tidak dikasih BBM,” katanya.

DLHK Majene saat ini hanya memiliki enam armada sampah aktif yang harus beroperasi setiap hari untuk melayani pengangkutan sampah di Kota Majene.

Inindria berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah agar pembayaran BBM bisa segera diselesaikan, demi menjaga kelancaran pelayanan publik.

“Ini bukan cuma soal utang, tapi soal keberlangsungan pelayanan. Kalau armada berhenti, sampah bisa menumpuk, dan dampaknya ke masyarakat luas,” pungkasnya.

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Anwar Wahab

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved