Kerugian Negara Rp 1 Kuadriliun, Perlukah Memperluas Asas Tanggung Jawab Negara?

c. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur sanksi bagi pejabat publik yang menyalahgunakan keuangan negara.

Dengan dasar hukum ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari pajak rakyat digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

b. Mengapa Perlu Memperluas Asas Tanggung Jawab Negara?

Ada beberapa alasan mengapa asas tanggung jawab negara perlu diperluas:

1) Negara Harus Bertanggung Jawab atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pejabat Publik. 

Jika seorang pejabat negara melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian besar, maka negara harus memastikan adanya kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan.

2) Negara Wajib Menjamin Pengembalian Uang Negara. Pemerintah harus aktif dalam menelusuri aset yang telah dicuri dan memastikan pengembalian dana tersebut untuk kepentingan rakyat.

3) Perlindungan terhadap Korban Korupsi. Warga negara yang terdampak akibat kebocoran anggaran harus mendapatkan perlindungan, baik dalam bentuk kompensasi maupun peningkatan layanan publik.

c. Implementasi Asas Tanggung Jawab Negara dalam Konteks Kerugian Negara
Untuk menerapkan konsep ini secara efektif, pemerintah bisa mengambil beberapa langkah konkret:

1) Membentuk dana kompensasi nasional, di mana uang yang telah dikembalikan dari hasil korupsi digunakan untuk kepentingan publik.

2) Menetapkan kebijakan hukuman finansial bagi pejabat yang terbukti korupsi, di mana mereka harus membayar ganti rugi dari aset pribadi.

3) Meningkatkan mekanisme class action, di mana masyarakat bisa menuntut negara jika terbukti adanya kelalaian dalam pengelolaan keuangan.

Kesimpulan 

Kerugian negara sebesar Rp 1 kuadriliun adalah peringatan serius bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara. 

Langkah-langkah seperti penegakan hukum yang lebih tegas, reformasi birokrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam mencegah kasus serupa terulang.

Selain itu, konsep tanggung jawab negara perlu diperluas agar pemerintah memiliki kewajiban yang lebih besar dalam memastikan bahwa uang negara tidak disalahgunakan dan masyarakat tidak menjadi korban dari sistem yang korup. 

Dengan pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasinya dan membangun pemerintahan yang lebih bersih serta efektif. (*)