Kerugian Negara Rp 1 Kuadriliun, Perlukah Memperluas Asas Tanggung Jawab Negara?

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kerugian Negara

Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan keuangan negara, yang bisa terjadi karena beberapa faktor utama:

a. Korupsi Sistemik, yaitu Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi salah satu penyebab utama kebocoran keuangan negara. 

Adanya kolusi antara pemerintah dan pihak swasta yang mengarah pada praktik suap dan gratifikasi.

b. Inefisiensi dan Salah Kelola Keuangan: Banyak proyek pemerintah yang mangkrak atau tidak efektif karena perencanaan yang buruk serta salah kelola dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sering mengalami pemborosan anggaran akibat rendahnya transparansi.

c. Penghindaran Pajak dan Penyalahgunaan Insentif Fiskal: Banyak perusahaan besar yang menghindari pajak dengan menggunakan celah hukum yang ada. Penyalahgunaan insentif pajak yang seharusnya diberikan untuk meningkatkan investasi, tetapi justru merugikan negara.

d. Pengawasan yang Lemah: Kelemahan dalam sistem audit keuangan negara yang tidak mampu mendeteksi secara dini adanya indikasi korupsi atau penyimpangan anggaran. Kurangnya independensi lembaga pengawas sehingga banyak kasus yang tidak tersentuh hukum.

3. Langkah-Langkah Pemerintah dalam Mengatasi Kerugian Negara

a. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan. 
Pemerintah perlu menegakkan hukum dengan lebih tegas terhadap para pelaku korupsi dan penyimpangan keuangan negara. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1) Meningkatkan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.

2) Mempercepat proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan transparansi.

3) Memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi skala besar agar menimbulkan efek jera.

b. Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Keuangan

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh:

1) Digitalisasi pengelolaan keuangan negara untuk memastikan transaksi keuangan dapat dipantau secara real-time.