Bansos PKH
Kata Dinas PMD Majene Soal Warga Bonde Utara Tak Lagi Terima PKH, Salah Siapa?
Kabid Pemerintahan Desa DPMD Majene Fauzan, menyatakan urusan bansos sepenuhnya berada di ranah desa dan Dinas Sosial, bukan kewenangan PMD.
Penulis: Anwar Wahab | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Anwar Wahab
KONFLIK DATA BANSOS - Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (PMD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majene Fauzan, saat ditemui Tribun Sulbar.com di kantornya, Rabu (12/3/2025). Bidang Pemerintahan Desa (PMD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majene menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menanggapi kasus tersebut.
"Saya pernah melihat sendiri Pak Imran mengubah data warga bernama Suhaer dan menandainya sebagai ‘tidak layak menerima bantuan’. Setelah itu, saya mendengar dia mengatakan bahwa Suhaer adalah pendukung lawan politiknya," Ungkap staf tersebut kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
Sementara itu saat dikonfirmasi korban yang kehilangan bansosnya memang seblumnya ada di tim AMANAH.
"Iyye pak saya memang timsesnya amanah pilkada kemarin, "kata Nurul kepada wartawan.
Namun dirinya tak ingin memastikan apakah benar sekdes yang mengubah, karena dia juga tidak punya bukti.
Namun dirinya merasa sungguh kecewa jika benar itu, terjadi persoalan beda pilihan bukan alasan untuk mengorbankan rakyat.
Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab
Berita Terkait
Berita Terkait:#Bansos PKH
Pj Kades Bonde Utara Majen Janji Perbaiki Data Penerima Bansos PKH |
![]() |
---|
Gegara Beda Pilihan di Pilkada? Banyak Warga Bonde Utara Majene Tak Lagi Terima PHK |
![]() |
---|
Terjawab! Data PKH Warga Majene Berubah Jadi ASN Sepenuhnya di Desa Kata Pendamping PKH |
![]() |
---|
Tangis Warga Bonde Majene Pecah di Kantor Desa Usai Tak Lagi Terima Bansos PKH |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.