Sekdes Bonde Utara Majene Diduga Manipulasi Data Penerima Bansos Berdasarkan Afiliasi Politik

TRIBUN-SULBAR.COM MAJENE – Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulbar, penyebab beberapa warga kehilangan Bantuan Sosial (Bansos). 

Sejumlah warga kurang mampu di desa tersebut mengaku tidak lagi menerima Bantuan Sosial (Bansos) setelah data mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diduga diubah secara sepihak oleh Sekdes, Imran.

Beberapa warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan,  mereka awalnya terdaftar sebagai penerima bansos, namun tiba-tiba bantuan terhenti tanpa alasan jelas.

Baca juga: Pendamping PKH Pamboang Tegaskan Perubahan Data IRT Jadi ASN Sepenuhnya di Desa

Setelah ditelusuri, mereka menduga perubahan data tersebut dilakukan karena faktor politik, bukan karena ketidaklayakan secara ekonomi.

"Saya tidak pernah menerima pemberitahuan apa pun, tiba-tiba saja bantuan saya dihentikan. Saat saya coba cari tahu, ternyata nama saya sudah dihapus dari daftar penerima," ungkap salah satu warga yang menjadi korban.

Sementara warga lainnya atas nama Nurul juga mengaku, mengalami hal yang sama. 

"Memang bukan cuman saya pak ada beberapa," ungkapnya. 

Sementara itu kesaksian seorang staf desa yang enggan disebutkan namanya mengaku, pernah melihat langsung Sekdes Imran mengubah status penerima bantuan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). 

Menurutnya, perubahan data itu dilakukan berdasarkan afiliasi politik warga yang bersangkutan.

"Saya pernah melihat sendiri Pak Imran mengubah data warga bernama Suhaer dan menandainya sebagai ‘tidak layak menerima bantuan’. Setelah itu, saya mendengar dia mengatakan bahwa Suhaer adalah pendukung lawan politiknya," ungkap staf tersebut kepada wartawan, Selasa (11/3/2025). 

Sementara itu saat dikonfirmasi korban yang kehilangan bansosnya memang seblumnya ada di tim AMANAH (Aris-Adi Ahsan) saat Pilkada 2024. 

"Iyye pak saya memang timsesnya amanah pilkada kemarin, "kata Nurul kepada wartawan. 

Namun dirinya tak ingin memastikan apakah benar sekdes yang mengubah, karena dia juga tidak punya bukti. 

Namun dirinya merasa sungguh kecewa jika benar itu, terjadi persoalan beda pilihan bukan alasan untuk mengorbankan rakyat. (*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab