Efisiensi Anggaran, Jalan Rusak Abdul Pattana Endeng Mamuju Tak Jelas Diperbaiki Atau Tidak

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Rencana pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat (Sulbar) terancam batal menyusul kebijakan pemangkasan anggaran yang diminta Presiden Prabowo.  

Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak besar pada program pembangunan di daerah. 

Ia menegaskan bahwa alokasi dana infrastruktur untuk tahun 2025 hampir tidak ada.

“Tidak ada pembangunan infrastruktur dalam setahun. Dana infrastruktur hampir nol rupiah. Jadi, jangan terlalu banyak berharap membangun daerah ini dengan APBN-APBD,” ujar Bahtiar saat menghadiri Peringatan Isra Mi'raj dan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-120 di Pelataran Aula Outdoor Dandim 1418 Mamuju, Senin (3/2/2025).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar, Rachmad, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu rincian resmi dari Kementerian Keuangan mengenai proyek mana saja yang terdampak pemangkasan anggaran.  

"Saya belum tahu pastinya mana saja yang dibatalkan. Nanti saya sampaikan kalau sudah ada keputusan resmi," kata Rachmad saat ditemui di ruang kerjanya Kantor PUPR Sulbar 

Salah satu proyek yang terancam batal adalah renovasi jalan provinsi di Jl H Abd Malik Pettana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. 

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk proyek tersebut.

Namun, kini nasibnya tidak menentu akibat keterbatasan dana.  

Baca juga: Kadis Ketapang Sulbar Tegaskan Gerakan Pangan Murah Bukan untuk Turunkan Harga Sembako

Baca juga: Timnas Wanita Dibawa TC ke Jepang Dua Pemain Diaspora Djenna de Jong dan ⁠Felicia de Zeuuw Dipanggil

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah, mengingat infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Sulbar.

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin menegaskan kondisi yang dialami negara saat ini adalah. 

Penghematan besar-besaran bentu kebijakan Presiden Prabowo Subianto membuat program pembangunan di sejumlah sektor di daerah harus tersendat. 

Informasi dihimpun, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. 

Penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebanyak Rp 256,1 triliun dan anggaran untuk ditransfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

Ada tujuh poin instruksi Presiden Prabowo yang menjadi sasaran penghematan, yakni belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.