Efisiensi Anggaran

Imbas Efisiensi Anggaran, Pengusaha Jasa Konstruksi di Sulbar Was-was

Ilham meminta kepada Gubernur Sulbar yang defenitif nantinya dan juga DPRD Sulbar bisa melakukan perombakan APBD.

Penulis: Abd Rahman | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman
EFISIENSI ANGARAN - Ketua Askonas Sulbar Ilham Zainuddin, saat ditemui Tribun-Sulbar.com. Ilham menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang akan berdampak buruk bagi pengusaha jasa konstruksi. Efek dari kebijakan pemerintah pusat itu, pengusaha jasa konstruksi di Sulbar was-was. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mulai was-was akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Sulbar Ilham Zainuddin mengatakan, pemangkasan anggaran ini membuat pengusaha jasa konstruksi kelimpungan karena akan kehilangan pekerjaan.

Tidak hanya itu, efek dari penghematan anggaran ini akan berefek buruk bagi para pekerja konstruksi, tukang, buruh banguan hingga melemahkan roda ekonomi.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Ala Prabowo, Majene Tanpa Pembangunan Jalan di Tahun 20205?

"Ini akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan, kenapa karena tukang, buruh bangunan tidak lagi dapat pekerjaan. Kami pengusaha konstruksi tentu resah," ungkap Rory sapaannya saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Jumat (14/2/2025).

Rory menyatakan, tidak hanya menghilangkan pekerjaan para tukang dan buruh, keputusan ini akan mematikan usaha material bangunan.

Kemudian pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga akan terkena dampak dari pemangkasan anggaran ini.

Pasalnya ketika para tukang dan buruh tidak lagi bekerja maka secara otomatis perputaran ekonomi atau yang belanja akan berkurang.

"Ini adalah ancaman bagi pengusaha konstruksi. Kemudian toko-toko bangunan akan sepi pembeli, siapa lagi akan membeli ketika tidak ada proyek," ujarnya.

Ilham meminta kepada Gubernur Sulbar yang defenitif nantinya dan juga DPRD Sulbar bisa melakukan perombakan APBD.

Agar bisa mengakomodir anggaran sehingga bisa menekan tingkat pengangguran imbas dari pemangkasan anggaran.

Ia juga berharap Gubernur Sulbar definitif dan DPRD melakukan perombakan APBD menyesuaikan ketersediaan anggaran agar tetap mengakomodir barang dan jasa.

"Paling tidak memecah paket proyek besar, agar jumlah paketnya bisa mengakomodir badan usaha konstruksi atau dimarger (penggabungan) sehingga beberapa pengusaha tetap dapat pekerjaan," pungkasnya.

Diketahui, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 757,51 ribu orang bekerja.

Sementara 20,88 ribu orang masih menganggur.

Dibandingkan tahun 2023, jumlah angkatan kerja bertambah  dari 20,01 ribu orang.

Dari jumlah itu, penduduk yang bekerja meningkat 14,50 ribu orang.

Namun angka pengangguran juga naik sebesar 3,60 ribu orang.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved