Anggota DPRD Mamuju Sugianto Anjurkan Prabowo Pangkas Kabinet Jika Ingin Efisiensi Anggaran

TRIBUN-SULBAR.COM - Anggota DPRD Mamuju, H. Sugianto menyoroti aksi penghematan anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan efisiensi anggaran Prabowo akan menjadi acuan untuk tahun berikutnya. 

Kementerian dan lembaga dituntut fisiensi secara terukur sebagai bentuk budaya baru dalam pemerintahan.

Target efisiensi anggaran Rp306,7 triliun.

Namun Sugianto mempertanyakan perihal kebijakan efisiensi secara umum yang kini mesti dilakukan setiap kementerian dan lembaga, sedangkan cabinet malah diperluas dengan memecah sejumlah kementerian, hingga merekrut banyak Menteri, wakil Menteri hingga stafsus.

"Anggaran dipangkas tapi kementerian terlalu banyak, apakah itu idak menyedot abnyak anggaran? tanya Sugianto.

"Kalau ini tidak segera dilakukan penghapusan penggabungan beberapa kementerian maka yakin lima tahun kita pasti hidup susah dan tertatih-tatih dalam menjalankan program pembangunan," ia menambahkan.

Sehingga Sugianto meminta Prabowo bijak dalam membuat keputusan.

Tidak serta merta mengedepankan ego semata, sementara di lingkup kabinetnya sendiri justru membengkak.

"Kenapa efisiensi fiskal tidak dimulai dari struktur pemerintahan itu sendiri, khususnya melalui perampingan cabinet," pintanya.

Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran kata dia saat ini dikenal salah satu yang terbesar di dunia, dengan lebih dari 30 menteri, belum termasuk wakil menteri, staf khusus dan berbagai lembaga non-kementerian. 

Baca juga: Efek Kebijakan Prabowo, Jalan Rusak Kabupaten Mamuju Tak Ada Perbaikan di Tahun 2025

Baca juga: Dipukul dan Sempat Dirawat, Alasan Sekuriti RSUD Polman Akhirnya Mau Damai

Malah baru-baru ini pemerintah menambah pejabat dengan mengangkat selebriti Deddy Corbuzier sebagai staf khusus (stafsus) menteri pertahanan. 

Menurut Sugianto, perampingan kabinet juga sangat perlu dilakukan agar mengurangi tumpang tindih kewenangan antarkementerian. 

"Rawan terjadi gesekan atau kebingungan akibat batasan tugas yang tidak jelas, pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan publikm" pungkasnya. (*)