Kadis Mitthar Minta Kementerian Pendidikan Perpanjang Waktu Input Data PDSS Sekolah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Mitthar Thala Ali mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar memberi perpanjangan waktu kepada sekolah-sekolah, untuk penginputan data PDSS untuk siswa yang mendaftar Perguruan Tinggi melalui jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Sejumlah sekolah di Sulbar terkendala menyelesaikan penginputan data PDSS untuk siswa yang mendaftar Perguruan Tinggi melalui jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

Seperti di SMA Negeri 2 Majene, SMA Lampoko dan sekolah Madrasah di Kanang.

Berbagai kendala disampaikan pihak sekolah, ada soal jaringan, cuaca. dan masih menyesuaikan dengan penggunaan aplikasi. 

Akibatnya persyaratan penginputan data PDSS tak bisa diselesaikan dengan batas waktu yang ditentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

"Jadi kita masih menunggu kebijakan Kemendikti, kami terus pantau dan komunikasi, semoga masih diberikan kesempatan," kata Mitthar. 

Mitthar melanjutkan, selain jalur SNBP, sebetulnya siswa masih memiliki kesempatan untuk mengikuti Ujian Tertulis Berbasis Komputer, (UTBK). 

Namun Mitthar berharap setelah perundingan di Kementerian Pendidikan, pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan untuk kembali membuka sistem dan memberi kesempatan kepada sekolah yang belum melakukan penginputan. 

Baca juga: PJA Tahun 2025 Akan Digelar, Kakanwil Kemenkum Sulbar dan Kadiv P3H Ajak Pemda Lakukan Persiapan

Baca juga: Update Jadwal Kapal Pelni KM Egon Februari 2025: VOYAGE 03.2025 hingga 19 Februari

"Harusnya ini jadi pembelajaran ke depan supaya sekolah itu lebih siap dalam mengantisipasi kendala terjadi sekarang ini," ia menambahkan.

Minta Maaf

Pihak SMA Negeri 2 Majene meminta maaf atas kejadian yang membuat para orangtua siswa kecewa, terkait gagalnya 122 siswa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), akibat pihak sekolah gagal menginput Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Penanggungjawab IT SMA 2 Majene, Mahyudin mengatakan pihaknya akan memberikan solusi melalui Bimbingan belajar (Bimbel) yang akan dilaksanakan untuk mendaftar di jalur lain. 

"Ya benar memang terdapat 122 siswa yang gagal daftar, kami meminta maaf, " ungkap Mahyudin. 

Sementara itu, IR salah satu orangtua siswa mempertanyakan efektivitas bimbingan belajar (bimbel) yang dijanjikan sekolah sebagai solusi bagi siswa yang gagal SNBP. 

Mereka menilai bimbel yang hanya dilakukan di sekolah dengan guru internal kurang maksimal dalam mempersiapkan siswa untuk jalur seleksi lain.

“Kami butuh solusi konkret, bukan sekadar janji. Jangan sampai anak-anak kami kehilangan kesempatan masuk perguruan tinggi hanya karena kelalaian sekolah,” kata IR. 

Orangtua siswa SMA 2 Majene, kata IR merasakan kekecewaan mendalam usai anak-anak mereka gagal ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). 

Sebanyak 122 siswa SMA 2 Majene gagal menjadi peserta Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) karena pihak sekolah diduga lalai menginput Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

"Alasan gangguan jaringan yang diberikan pihak sekolah tidak masuk akal. Jika memang ada masalah teknis, seharusnya sekolah mencari solusi lebih awal, bukan diam saja sampai semuanya terlambat," ujar IR, orangtua siswa kepada Tribun-Sulbar.com.

IR menilai pihak sekolah lalai dalam menangani administrasi, sehingga merugikan masa depan anak-anak mereka.

"Pihak sekolah juga tidak pernah mendapat memberitahukan mengenai adanya kendala teknis dalam proses penginputan data," kata dia.

Beberapa siswa yang secara mandiri mengecek status mereka, baru mengetahui bahwa mereka tidak terdaftar, padahal sebelumnya telah mengikuti proses wawancara dan diarahkan untuk memilih fakultas sesuai jalur SNBP.

Kekecewaan yang semakin memuncak membuat sebagian besar orang tua berencana menggelar aksi protes di sekolah. 

Namun, pihak SMA Negeri 2 Majene segera mengadakan rapat darurat pada Selasa pagi, 4 Februari 2025, di ruang laboratorium sekolah untuk meredam gejolak.

Dalam rapat tersebut, orang tua menuntut penjelasan dan tanggung jawab dari pihak sekolah. 

Mereka menilai sekolah tidak hanya gagal dalam menangani proses administrasi SNBP, tetapi juga tidak transparan dalam menyampaikan informasi kepada siswa dan wali murid. (*)