Permahi Mamuju Tolak Pilkada Lewat DPRD, Wardian : Khianati Semangat Refomasi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Wardian, turut memberikan komentar terkait wacana pemilihan kepada daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wardian menilai wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD adalah kegagalan demokrasi dan akan mengurangi peran serta masyarakat dalam memilih pemimpin.

“Ini ada kegagalan demokrasi dan tentunya akan memperkuat simpul oligarki, apabila pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD ini justru akan membatasi partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya,” kata Wardian kepada Tribun-Sulbar.com, Kamis (19/12/2024) siang.

Ia mengatakan, pemimpin yang terpilih kemungkinan besar akan lebih mengutamakan kepentingan pemodal dan partai politik daripada kepentingan masyarakat.

Dengan kata lain, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut tidak akan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, melainkan lebih condong kepada kepentingan kelompok tertentu.

“Ini akan melahirkan pemimpin yang kebijakannya tidak lagi berpihak kepada masyarakat tapi justru mengutamakan kepentingan pemodal dan partai politik,” ungkap ketua Wardian.

Wardian mengingatkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah diterapkan pada masa Orde Baru dan metode tersebut dianggap bertentangan dengan semangat reformasi.

“Ini justru akan mengkhianati semangat reformasi, karena sebagaimana yg kita ketahui pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD itu sudah pernah kita lakukan di masa orde baru yg diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Meskipun usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah dianggap lebih efisien dari segi anggaran, Wardian menilai hal itu justru dapat menyebabkan peningkatan pengangguran.

“Walaupun usulan ini lebih efisien dalam anggaran pilkada, akan tetapi justru akan menambah angka pengangguran karena yg tadinya banyak masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada mereka akan kehilangan pekerjaan contohnya PPK,Panwascam,PPS, Panwaslu sampai KPPS dan PTPS,” jelanya.

Tak hanya itu, kedepannya ia menduga tidak akan ada lagi pemerintah yang akan terjung dan berhubungan langsung dengan masyarakat karena dianggap tidak ada kontribusi apapun. 

Menurutnya, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD justru kami menganggap akan melahirkan pemerintahan yang karena proses pemilihan yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat.

“Kami dari Permahi Dpc Mamuju menganggap wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD itu hanya akan melahirkan masalah baru dan betul-betul sangat menghianati semangat reformasi rakyat Indonesia,” tandasnya.

Sebagai informasi, dikutip dari Tribunnews.com,  usulan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Baca juga: Mahasiswa Demo, DPRD Pasangkayu Langsung Panggil Kepala Dinas Capil Klarifikasi Buruknya Layanan

Baca juga: Berburu Gas LPG 3 Kg, Warga Serbu Pasar Murah di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju