Gibran Akui Jokowi Ikut Andil Menyusun Kabinet Prabowo, akan Ada Sekira 46 Kementerian

Dalam surat yang beredar pada Kamis (10/10/2024) itu, dikatakan bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kemudian, banyak mitra komisi yang merupakan kementerian baru atau pecahan dari kementerian yang ada saat ini.

Beberapa kementerian baru itu yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Transmigrasi.

Kemudian, ada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional.

Dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak membantah.

Meskipun, dia menyebut bahwa jumlah pasti kementerian masih dalam tahap finalisasi.

“Jadi begini, saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi, saya waktu kemudian jumlahnya ada, pas sekitar-sekitar itu (46 kementerian),” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jumat (11/10/2024).

Dasco juga menerangkan bahwa sejumlah kementerian dipecah menjadi beberapa instansi untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya.

“Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya kemudian bermanfaat buat rakyat,” kata Dasco.

Baca juga: Daftar Calon Menteri Kabinet Prabowo - Gibran, Santer Diisi Alumni Taruna Nusantara, AHY: Saya Siap!

Larang cari “cuan" dari APBN

Kemudian, untuk memastikan program pemerintahan berjalan, Dasco mengatakan bahwa Prabowo melarang para menterinya kelak untuk mencari keuntungan dari proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka mencegah korupsi.

Sebelumnya, Prabowo memang mengingatkan semua partai politik (parpol) pendukungnya tidak menugaskan kadernya yang nanti menjadi menteri untuk mencari keuntungan dari anggaran negara.

Menurut Dasco, Prabowo menyinggung persoalan itu karena terdapat banyak kasus menteri yang tertangkap karena tindak pidana korupsi.

Hal itu terjadi karena para menteri mencoba mencari keuntungan pribadi dari proyek-proyek yang menggunakan anggaran negara.

Baca juga: Konsekuensi Gibran Jika Gugatan PDIP Dikabulkan PTUN, Mahfud MD: Pak Prabowo Pilih 2 Orang

Seleksi menteri