PPPK Mamuju
Pemkab Mamuju Butuh 700 PPPK, Guru 300 Formasi
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mamuju berkomitmen transparan dan adil dalam proses seleksi PPPK, tanpa memungut biaya apapun.
Penulis: Lukman Rusdi | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Lukman Rusdi
Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mamuju Hasriadi saat ditemui. Rabu (2/10/2024) siang.
c. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III.
d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
e. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
f. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan yang sudah dikelompokkan oleh instansi, wajib mengunggah/mengupload dokumen sesuai yang dipersyaratkan.
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Lukman Rusdi
Berita Terkait
Berita Terkait:#PPPK Mamuju
Satu PPPK Guru di Mamuju Tengah Tidak Diperpanjang Kontraknya Karena Ini |
![]() |
---|
PPPK Mamuju di Kantor DPRD Desak Percepatan Pengangkatan, Tolak Jadwal Oktober 2025 |
![]() |
---|
Honorer di Mamuju Tengah Tetap Terima Gaji Selama Proses Penetapan PPPK |
![]() |
---|
Penjelasan BKD Mamuju Soal Tidak Ada Kuota PPPK di DPRD Mamuju |
![]() |
---|
CATAT! Ini Syarat dan Ketentuan Pendaftaran PPPK Mamuju Tengah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.