BPKP Sulbar Sebut Pengelolaan Dana Desa di Mamuju Kurang Berdampak Langsung Kesejahteraan Masyarakat

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat terus berkomitmen untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai bentuk pengawalan keuangan negara, BPKP menggelar Workshop Keuangan dan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh para camat dan kepala desa di Kabupaten Mamuju. Acara ini berlangsung di Aula Hotel Matos Mamuju, Jl Yos Sudarso, Binanga, Selasa (10/9/2024).

Baca juga: Kekurangan Armada, Damkar Pasangkayu Sering Dinilai Lambat

Baca juga: Capai 67,23 Persen Tingkat Pendidikan Rendah Jadi Penyumbang Kemiskinan Ekstrem di Sulbar

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Fauqi Achmad Kharir, dalam mengungkapkan beberapa masalah yang sering muncul dalam pengelolaan dana desa.

Salah satunya adalah penggunaan anggaran desa yang belum optimal sehingga kurang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

“Selain itu, kelemahan dalam manajemen kas dan aset desa membuka peluang terjadinya penyelewengan, serta rendahnya kepatuhan dalam pelaporan APBD desa. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani,” ujar Fauqi.

Dalam pengawasan yang dilakukan BPKP di seluruh Indonesia, ditemukan bahwa masalah ini juga terjadi di Mamuju.

Fauqi menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penjaminan (assurance) dan konsultasi (consulting), untuk memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan desa.

Senada dengan itu, Anggota DPD RI perwakilan Sulbar, Almalik Pababari, menambahkan bahwa pihaknya juga fokus memantau penyaluran anggaran dari pusat ke daerah, terutama dana desa. Menurutnya, salah satu masalah yang sering ditemui adalah laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kami selalu berupaya memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Almalik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Suaib, mengungkapkan bahwa desa-desa di Mamuju saat ini mengelola anggaran desa sebesar Rp 84 miliar. Anggaran yang besar ini, menurutnya, memberikan peluang besar bagi desa untuk melaksanakan berbagai program pembangunan.

“Namun, anggaran sebesar ini membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara transparan dan mampu mendorong transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” kata Suaib.

Workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para kepala desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat meminimalisir penyelewengan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi