Demo Sulbar

Aliansi Mahasiswa Desak Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Hentikan Program Tanam Pisang dan Sukun

Ahyar mengkhawatirkan jika program ini terus dilanjutkan, kondisi stunting, kemiskinan ekstrem, dan kelaparan akan semakin parah di Sulbar.

Penulis: Suandi | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Suandi
Massa aksi demo di kantor gubernur Sulbar, Senin (2/9/2024). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulawesi Barat (Sulbar) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulbar pada Senin (2/9/2024).

Mereka mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, untuk menghentikan program unggulan penanaman pisang dan sukun yang dianggap hanya memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Alasan Polres Majene Hentikan Penyelidikan Kasus Keracunan Massal di Pamboang

Baca juga: 30 Anggota DPRD Mamuju Baru Sudah Dilantik Langsung Disambut Demo, Ini Tuntutannya

Dalam orasinya, Ketua Badko HMI Sulselbar, Ahyar, menyoroti bahwa dalam tiga bulan terakhir sejak Bahtiar menjabat sebagai Pj Gubernur, angka kemiskinan di Sulbar justru meningkat.

"Hasil dari tiga bulan terakhir ini adalah kemiskinan ekstrem, stunting, dan pemborosan APBD," tegas Ahyar.

Ia menyatakan aksi ini adalah bentuk kekecewaan dan panggilan nurani terhadap kebijakan Pj Gubernur.

Ahyar mengkhawatirkan jika program ini terus dilanjutkan, kondisi stunting, kemiskinan ekstrem, dan kelaparan akan semakin parah di Sulbar.

Ia juga mengecam penghargaan yang diterima Bahtiar di Jakarta sebagai tidak adil, mengingat kondisi Sulbar yang diklaimnya semakin memburuk dibawah kepemimpinan Bahtiar.

Protes ini, menurut Ahyar, tidak akan berhenti pada aksi ini saja.

"Ini bukan gerakan terakhir, tetapi akan terus berlanjut," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Sulbar menyampaikan 11 tuntutan kepada Pj Gubernur, di antaranya:

1. Penghentian perubahan anggaran yang merusak program strategis.

2. Prioritas pengembangan manufaktur kopi dan kakao.

3. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

4. Menolak perombakan APBD Perubahan yang tidak relevan dengan program APBD Pokok.

5. Penghentian pembelian bibit yang tidak terencana dengan baik.

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved