FPPI Mamuju Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Kebijakan Ugal-ugalan, Mestinya Tanah Rakyat Dibayarkan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Rencananya pemerintah pusat melaksanakan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, telah menuai banyak sorotan.

Salah satunya Front Perjungan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju.

Ketua FPPI Mamuju M Irfan mengatakan rencana upacara 17 Agustus di IKN, adalah pertaruhan politik Jokowi demi melanjutkan proyek bersama kelompoknya.

Baca juga: FPPI Mamuju: Semoga Kedatangan Jokowi Infrastruktur di Sulbar Semakin Diperhatikan

Menurut saya ini adalah kebijakan yang sangat ugal-ugalan dan terburu buru, bagaimna tidak infrastruktur IKN belum sepenuhnya bagus ditambah lagi akan terjadi pembengkakan anggaran di tengah suasana ekonomi masyarakat yang sangat lemah.

"Kita sudah membaca diberbagai media yang diungkapkan oleh menteri sekretaris Negara dia mengakui bahwa untuk perayaraan HUT tahun ini anggaran membengkak, belum lagi ada kabar bahwa Negara menyiapkan mobil mewah untuk tamu VVIP sebanyak 1.000 mobil yang mencapai Rp 25 Milliar, jika ini benar pengelolaan anggaran Negara kita terlalu berlebihan," pungkas Irfan kepada Tribun-Sulbar.com di Mamuju, Senin (12/8/2024).

Ia menambahkan, jika membaca berita di berbagai platform media online, di IKN, masih banyak warga belum dibayarkan lahannya.

Hemat Ifran, ini semestinya Negara menggantikan terlebih dahulu tanah warga yang ada disekitaran IKN bukan malah membuat sebuah kebijakan yang hanya menghabiskan uang Negara.

"Kita tahu perayaan HUT ini sangat sakral untuk Republik ini, tetapi Negara juga mesti melihat masalah Rakyat yang terlebih dahulu diutamakan," tuturnya.

Lanjut Irfan, di IKN sendiri saat ini masih dalam perbaikan infrastruktur tentu sangat membutuhkan pondasi pondasi dasar seperti pasir dan juga bebatuan.

"Kita tahu secara bersama salah satu yang paling terdekat dari IKN adalah Provinsi Sulawesi Barat, tentu ini menjadi hal yang sangat riskan mengingat saat ini kondisi Sulbar telah banyak dimasuki investor baik itu investor lokal maupun investor asing, jangan sampai Sulbar dieksploitasi besar-besaran," katanya.

Sebagai pemuda, kata dia, tentu tak ingin Sulbar menjadi tumbal hasrat pembangunan mega proyek IKN dengan sumber daya alamnya akan dihabisi mulai dari pesisir sampai dengan pegunungan.

"Olehnya saya juga menekan kepada pemerintah Sulbar untuk jelih melihat jangan sampai Pemerintah kita hanya menjadi pion untuk kebutuhan para oligarki yang ada di Republik ini, karena hari Kemerdekaan itu hari yang sangat sakral, hari dimana perjuangan telah berhasil melakukan tujuan yang sesungguhnya yaitu merdeka, tapi jangan sampai hari kemerdekaan, bukan lagi orang luar yang menjajah kita tetapi orang yang ada dalam Negeri sendiri yang merampas segala ruang hidup masyarakat," pungkasnya.(*)