Ratusan Petugas Kebersihan DLHK Polman 2 Bulan Tak Dibayar Gajinya Karena Alasan Ini

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Puluhan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) resah lantaran gajinya selama dua bulan terakhir belum dibayarkan, Rabu (17/7/2024).

Petugas kebersihan ini mendatangi kantor bupati Polman untuk mempertanyakan kapan gaji itu dibayarkan.

Baca juga: Terkendala Biaya, Pemuda di Mamasa Lumpuh Sejak Lahir

Baca juga: Bayi Laki-laki Ditemukan di Kebun Sawit Babana Mateng Dirawat Orang Pertama Kali Menemukan

Puluhan petugas kebersihan ini nampak berdiri di depan ruangan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemda Polman.

Mereka menunggu penjelasan terkait gaji tidak dibayarkan pada Mei, Juni, hingga saat ini.

Informasi dihimpun, jumlah petugas kebersihan kurang lebih sebanyak 240 orang.

Mereka memperoleh gaji sebesar Rp 2 juta per bulan, namun hinga saat ini gaji itu belum dibayarkan.

"Kasihan kami ini kerja terus menangani sampah, tapi gaji selama dua bulan lebih ini belum dibayarkan," terang salah satu petugas kebersihan, namanya tak mau disebutkan.

Dia mengatakan kedatangan mereka ke kantor Bupati Polman hanya untuk mempertanyakan gaji itu.

Tidak bermaksud untuk demo ataupun mogok kerja, melainkan memperjelas kapan gaji itu dibayarkan.

Petugas kebersihan menceritakan gaji selama ini lancar dibayarkan, namun tahun ini baru terkendala.

"Gaji itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selama ini kerja terus tapi pembayarannya menunggak, harapannya semoga cepat dibayarkan," lanjutnya.

Sementara itu Kabag Keuangan Pemda Polman, Muhammad Nawir membenarkan gaji dua bulan petugas kebersihan belum terbayarkan.

Dia menyebut khusus untuk petugas kebersihan sebanyak dua ratus orang lebih ini dianggarkan gaji sebesar Rp 500 juta per bulan.

"Yang belum terbayar tinggal dua bulan sampai hari ini, rata-rata organisasi perangkat daerah baru empat bulan juga dibayarkan," terang Muhammad Nawir kepada wartawan.

Dia menjelaskan penyebab gaji petugas kebersihan tidak dibayarkan lantaran kemampuan kondisi keuangan daerah mengalami devisit tahun 2023 lalu.