Polemik Anggaran Pilkada Mamasa, Komisi I DPRD Sulbar Minta Pemda Lakukan Hal Ini

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Komisi 1 DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) tawarkan empat solusi untuk mendorong Pemerintah daerah (Pemda) Mamasa, dalam hal mengatasi dana Pilkada 2024.

Solusi itu disampaikan oleh wakil ketua komksi 1 DPRD Sulbar, Andi Muslim Fattah saat berkunjung ke Mamasa, Kamis (27/6/2024).

Menurut Andi Salim Fattah, pihaknya mendorong Pemda Mamasa agar melakukan langkah atau skenario untuk mencari solusi soal dana Pilkada tersebut.

Baca juga: Ada Apa? Pilkada Mamasa 2024 Terancam Ditunda

Sebab kata dia, Pilkada mutlak harus dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang apapun caranya.

Sehingga pihaknya mendorong Pemda Mamasa untuk mencari solusi soal dana Pilkada tersebut.

Salah satunya kata Andi Muslim ialah, berkenaan dengan rasionalisasi dan efisiensi anggaran sesuai SSH yang ada.

Anggota DPRD Sulbar, Fraksi Golkar itu juga mengaku pihaknya mendorong Pemda Mamasa agar potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergali agar bisa dioptimalkan untuk menambah pemasukan keuangan daerah.

Ia juga berharap, Dana Bagi Hasil (DBH) kurang lebih Rp 4 miliar dari pusat dapat dipercepat turun ke Kabupaten Mamasa agar dapat digunakan untuk kegiatan yang mendesak terutama kegitan Pilkada.

Bahkan pihaknya juga mendorong Pemda Mamasa menggunakan pinjaman dana BTT.

"Hal yang paling urgen kegiatan pemerintah ialah kegiatan Pilkada, sehingga kami mendorong untuk cari solusi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa, Herry Kurniawan, mengatakan pihaknya telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Komisi 1 DPRD Sulbar itu.

Ia mengaku, pihaknya telah menyampaikan ke Komis 1 DPRD Sulbar soal dana Pilkada yang telah disepakati melalui NPHD sebesar Rp 52,5 miliar.

Herry juga mengaku telah menyampaikan bahwa NPHD tersebut baru tersalurkan sebanyak Rp 14 miliar.

"Kami sudah menyampaikan ke Komisi 1 DPRD Sulbar soal itu," ungkap Hery saat ditemui di kantornya.

Bahkan ia mengaku pada awal Juli mendatang pihaknya akan memenuhi 40 persen anggaran tersebut untuk KPU dan Bawaslu.

"Pada prinsipnya kami sampaikan ke Komisi 1 bahwa Pilkada di Mamasa tetap berjalan," sebut Herry.

Menanggapi soal pinjaman dana BTT Hery tak menjawab secara gamblang.

"Kami sampaikan tadi bawah jangan pinjaman menjadi beban kita lagi, pada prinsipnya Pilkada tetap berjalan," pungaksnya.(*)

Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com, Hamsah Sabir