Cair November dan Desember 2023, Pemerintah Akan Bagikan BLT Rp 400 ke Warga Terdampak El Nino

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kabar baik untuk seluruh masyarakat dari pemerintah.

Pemerintah pusat akan menambah bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tentan.

Bansos tersebut diberikan kepada masyarakat terdampak fenomena El Nino untuk menjaga stabilitas ekonomi atau menjaga daya beli masyarakat.

Bansos yang akan dicairkan dalam bentuk bansos beras dan bantuan langsung tunai (BLT).

"APBN perlu berikan perlindungan dengan penebalan bansos untuk masyarakat berpendapatan rendah," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2023, Rabu (25/10/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, untuk bansos beras, pemerintah akan memberikan beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) pada Desember 2023.

Bansos ini merupakan kelanjutan dari program bantuan beras yang telah diberikan sejak Maret lalu.

Tambahan bantuan beras ini akan diberikan kepada 21,3 juta KPM.

Sri Mulyani menurutkan, untuk memuluskan rencana tambahan bantuan beras ini, kementeriannya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun.

"Karena harga beras meningkat, daya beli masyarakat kelompok menengah bawah rentan diberi bantuan beras," katanya.

Kemudian, pemerintah juga akan membagikan BLT kepada 18,8 juta KPM.
Besaran BLT yang akan diberikan adalah sebesar Rp 200.000 per bulan, dan dilaksanakan pada November dan Desember 2023.

Dengan demikian, total BLT El Nino yang diberikan sebesar Rp 400.000 per KPM.

Sri Mulyani memastikan, Kemenkeu siap mendukung pelaksanaan BLT tersebut, dengan penyiapan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun.

Nantinya bansos ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

"Sehingga Kemensos, Bu Risma dalam hal ini, diharapkan bisa mengeksekusi bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM yang sudah ada daftar nama, alamat, dan nomor accountnya," ucap dia.

Berikut kebijakan pemerintah untuk jaga stabilitas dan pemulihan ekonomi:

1. Bansos Beras

Sri Mulyani menjelaskan, paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi. Seperti diketahui, harga beras terus naik dalam beberapa bulan terakhir.

"Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram pada bulan Desember, dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun," ucap Sri Mulyani.

2. BLT El Nino

Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan, selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Sehingga total KPM akan mendapat BLT sebesar Rp400 ribu.

3. Percepatan Penyaluran KUR

Sri Mulyani menginstruksikan perbankan untuk mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai mudal UMKM. Ia menilai, penyaluran KUR belum maksimal.

Hingga September 2023 penyaluran KUR terealisasi Rp177,5 triliun, sedangkan target penyaluran KUR tahun ini Rp297 triliun.

“Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp297 targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297,” jelas Sri Mulyani.

Ia meminta perbankan yang mendapat mandat penyaluran KUR, untuk membuat program terobosan.

"Kami minta terutama pada bank-bank penyalur KUR, yang terbesar barangkali BRI dalam hal ini, untuk melakukan extra effort, menyalurkan KUR yang disubsidi bunganya. Mereka bahkan sudah melakukan dengan weekend banking, jadi diharapkan selama weekend, karena ini tinggal 2 bulan lagi,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, sisa KUR Rp120 triliun bisa terserap UMKM dalam sisa tahun ini.

4. Insentif Properti

Kebijakan selanjutnya adalah insentif untuk sektor properti, guna mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah murah atau rumah bersubsidi, pemerintah juga memberi bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah.

Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan mengapa pemerintah memilih sektor properti untuk diberikan insentif.

“Properti ini punya buntut banyak sekali. Ada 114 (sektor usaha) yang bisa terangkut industri properti. Semen, batu bata, pasir, kayu, kaca, keramik, semuanya bisa naik, ikut pertumbuhannya dengan property,” kata Jokowi di sebuah acara di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Jokowi juga menyampaikan, pemerintah akan memberikan bantuan dan insentif untuk masyarakat lantaran bangsa Indonesia saat ini dihadapkan oleh tantangan yang semakin bertambah.

Ia menyebut kondisi dunia saat ini makin tidak jelas.Mulai dari perubahan iklim hingga perang yang tak berkesudahan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara lainnya.

“Dunia sekarang ini makin tidak jelas. Tantangan yang kita hadapi juga bukan makin berkurang malah semakin bertambah. Perubahan iklim yang dulu kita anggap sesuatu yang absurd sekarang sudah menjadi kenyataan. Kekeringan akibat super El Nino betul-betul kita rasakan, produksi beras turun hampir di semua negara,” jelasnya.

Jokowi menyebut 22 negara mengurangi bahkan menyetop ekspor beras mereka akibat El Nino.

Menurutnya, hal itu tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia dan negara lainnya. Tapi akhirnya kini terjadi.

Belum lagi pelemahan ekonomi global yang diramalkan akan membaik pasca Covid 2020.

Namun sampai saat ini, ekonomi global masih melemah karena berbagai sebab.

Ditambah lagi kenaikan bunga acuan Amerika Serikat yang membuat investor di pasar keuangan melarikan uang mereka dari negara berkembang, untuk ditempatkan di AS.

“Perang yang satu, Rusia-Ukraina belum jelas kapan selesai. Muncul lagi Hamas-Israel. Peristiwa itu membuat khawatir semua negara. Karena kalau perang meluas ke Lebanon, ke Suriah, ke Iran, itu akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara karena harga minyak akan naik,” ujar Jokowi.

“Saya cek kemarin (harga minyak) Brent masih USD 89 per barrel. Kalau perang meluas bisa mencapai USD 150 per barrel. Inilah yang harus diwaspadai,” tambahnya.

Presiden menyatakan, semua pihak harus mewaspadai tantangan-tantangan yang ia sebutkan.

Pemerintah pun akan mengerahkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter dampaknya tidak terlalu besar bagi perekonomian Indonesia.(*)

sumber: kompas.com