Hari Tani Nasional 2023, FPPI Mamuju Akan Demo Sampaikan 2 Masalah Utama

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU-Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kota Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), kembali melayangkan kritik kepada pemerintah di momentum Hari Tani Nasional 2023.

Rencananya, kritik tersebut akan disampaikan FFPI Mamuju ke Presiden Joko Widodo lewat unjuk rasa yang akan digelar hari ini, Senin (25/9/2023).

Aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Mamuju, Irfan mengatakan, di momentum Hari Tani Nasional ini banyak kasus-kasus terjadi menimpa petani mulai dari tingkat daerah hingga ke nasional.

"Kita lihat kasus Rempang Batam, Gorontalo, dan juga Lampung, dimana warga (rakyat) ingin mempertahankan ruang hidupnya tapi ternyata masih mendapat intimidasi dari negara, melalui aparatnya," ujar Irfank saat menghubungi Tribun-Sulbar.com,Senin (25/9/2023).

Kata dia, negara masih menggunakan aparat dalam mengintimidasi rakyat yang memperjuangkan hak-haknya, ini membuktikan bahwa konflik agraria masih berlangsung.

Menurut Irfank, tercatat kasus agraria selama masa kepemimpinan Joko Widodo itu sebanyak 2.710 pada tahun 2022,kasus ini masuk sampai ke Sulawesi Barat (Sulbar).

"Di Sulbar masih banyak problem yang masih terjadi, masalah stunting tertinggi ke dua, 48 ribu anak putus sekolah,113 desa tertinggal dan 23 ribu angka pengangguran usia produktif, belum lagi kasus korupsi diurutan pertama. Ini bukti kegagalan pemerintah," ujar dia.

Karena itu kata Irfank, dengan berbagai persoalan yang terjadi di Sulbar pemerintah harus membuka mata untuk segera diperbaiki dan ditata.

"Mulai dari kemiskinan, angka stunting yang sudah cukup lama tak kunjung turun-turun angkanya, anak putus sekolah. Pemerintah harus hadir memberikan pendidikan gratis," tuturnya.

Lanjut mahasiswa Universitas Tomokaka Mamuju itu menyatakan, corak produksi harus memiliki kejelasan setiap kabupaten, hal ini dilakukan agar keunggulan di setiap kabupaten di Sulbar tidak tumpang tindih.

"Corak produksi setia kabupaten itu diperjelas, apalagi Sulbar kerap kali menggemakan atau disebut-sebut siap menopang Ibu Kota Negara (IKN)," ungkapnya.

Kata dia, pemerintah juga sebaiknya segera memperjelas penyusunan RT/RW, termasuk melihat angka kemiskinan akan terus meningkat jika tidak ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

"Salah satu penyebab utama kemiskinan, itu karena kurangnya lapangan pekerjaan, bahkan kasus bunuh diri yang ada ditengarai karena persoalan ekonomi," ungkap dia.

Belum lagi Sulbar yang berada di urutan pertama kasus korupsi Se-Sulawesi.

Hal tersebut ada yang salah dengan mental pejabat, seharusnya uang untuk kepentingan rakyat justru malah di korupsi oleh pejabat.