Tanggapan Luhut soal Konflik Rempang: Kenapa Mesti Cabut-Cabut? Itu Kan Merugikan Kita

TRIBUN-SULBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapan soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.

Polemik tersebut menjadi sorotan setelah terjadi bentrok antara aparat dan warga yang enggan direlokasi untuk proyek strategis nasional, Rempang Eco-city.

Luhut pun menegaskan bahwa proyek tersebut tak akan dicabut meski ia mengakui perlu adanya sejumlah perbaikan terutama terkait pendekatan ke masyarakat.

Baca juga: Diteror hingga Diultimatum, Rakyat Rempang Berani Mati Pertahankan Tanah, Menteri Hadi Beri Solusi

Luhut pun mempertanyakan mengapa ada pihak yang menginginkan proyek strategis itu dibatalkan.

Jika dicabut atau dibatalkan, hal itu justru berpotensi merugikan Indonesia.

"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Barangnya bagus. Bahwa ada yang salah satu, ya diperbaiki. Jangan main cabut. Itu kan merugikan kita," kata Luhut ketika ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Murka Panglima TNI Viral Komando Tentara Piting Warga Rempang, Panglima Pajaji Sebut Penjajahan Baru

Luhut menjelaskan jika proyek Rempang Eco City diteruskan, kemampuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Indonesia akan membaik.

Selain itu, Luhut menyebut Rempang Eco City juga akan menciptakan lapangan kerja. Tak hanya itu, ada juga teknologi fotovoltaik yang akan dibangun di situ.

"Di Rempang itu ada potensi (investasi) yang bagus karena di situ nanti mau bikin fotovoltaik. Itu nanti jadi solar panel, jadi semikonduktor," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco City dihentikan lantaran bermasalah.

"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," tulis keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (14/9/2023).

PP Muhammadiyah mengecam kebijakan pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau untuk kepentingan industri swasta.

"Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik," tulis keterangan tersebut.

Baca juga: Duduk Perkara Konflik Rempang, Bentrok Aparat dan Warga yang Picu Kemarahan Panglima Dayak Pajaji

Pemicu konflik

Luhut menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah terkait terhadap masyarakat di Rempang kurang tepat sasaran sehingga menimbulkan konflik.

"Mungkin kemarin pendekatannya kurang pas, tapi selama saya yang menangani masalah pembebasan tanah enggak ada masalah," katanya usai menghadiri pembukaan Seremoni Marine Spatial Planning dan Expo Service, Jakarta, Selasa (19/8/2023).

Malah Luhut bilang, warga yang terdampak dari pengembangan proyek tersebut justru bersedia direlokasi atau hanya memilih uangnya saja.

"Rakyat itu pada umumnya mau (direlokasi), enggak ada masalah. Karena kalau mereka mau direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Ada juga yang mau uang saja, cash," ujarnya.

Mantan Menko Polhukam ini juga telah membentuk tim untuk mengurus permasalahan di Pulau Rempang.

"Kemudian provokator pasti ada, itu mesti dipisah-pisahkan. Saya kira enggak ada masalah. Saya sudah bikin tim di sana, supaya relokasi ini ditunjukkan kepada masyarakat, ini loh apa yang masih kau kurang. Jadi, di mana sekolah anakmu, di mana pekerjaanmu," jelas Luhut.

Baca juga: Tanggapi Panglima TNI Yudo Margono Perintahkan Piting Rakyat Rempang, Rocky Gerung Singgung Wibawa

Berharap investor tak lari

Luhut berharap investor asal China, Xinyi Group tidak beralih ke negara lain lantaran adanya konflik di Pulau Rempang.

Justru pemerintah, kata Luhut, sedang mengatasi masalah tersebut saat ini.

"Kita harapkan janganlah, dulu kan kekonyolan kita juga (investor) lari ke tempat lain. Jadi kita sendiri harus instropeksi, apa yang salah. Jadi kita enggak boleh, kalau kita salah, kita harus segera perbaiki," ucapnya.

Xinyi Group, salah satu perusahaan China yang memproduksi kaca dan solar panel berlokasi di Kota Wuhu.

Perusahaan tersebut rencananya akan berinvestasi di kawasan industri Rempang Eco City, yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Di sana, akan dibangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika.

Selain itu, jika Rempang Eco City ini selesai pembangunannya, diperkirakan mampu menarik investasi sebesar Rp 381 triliun hingga tahun 2080.

Hal ini lah yang memicu pemerintah berusaha menyelesaikan konflik dengan Warga Pulau Rempang yang enggan direlokasi karena adanya proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

"Di Rempang itu ada potensi bagus karena di situ mau dibikin ada solar panel, mau semi konduktor dan sebagainya," kata Luhut.

Rencana proyek Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), memicu konflik antara Pemerintah dengan warga sekitar.

Baru-baru ini misalnya, terjadi bentrok antara masyarakat sekitar dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP, pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Ratusan warga memblokade jalan agar tim gabungan tidak masuk ke wilayah Pulau Rempang untuk mengukur lahan dan pemasangan patok dalam rangka proyek Rempang Eco-City.

Beberapa hari kemudian, warga juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan (BP Batam) pada Senin (11/09/2023).

Aksi tersebut juga menimbulkan kericuhan antara pendemo dengan aparat keamanan.

Bahkan hingga Selasa (12/09/2023) pagi, petugas kepolisian telah mengamankan 43 orang pedemo.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Konflik di Pulau Rempang, Luhut Harap Xinyi Group Tak "Lari" ke Negara Lain", "Respons Luhut soal Konflik Rempang: Kemarin Pendekatannya Kurang Pas", dan WartaKotalive.com dengan judul Tegaskan Tidak Ada Alasan Cabut Proyek Rempang Eco City, Luhut Pandjaitan: Ada Potensi Besar