Konflik Rempang
Tanggapan Luhut soal Konflik Rempang: Kenapa Mesti Cabut-Cabut? Itu Kan Merugikan Kita
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tegas menolak pencabutan keputusan relokasi warga Rempang, Batam.
TRIBUN-SULBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapan soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.
Polemik tersebut menjadi sorotan setelah terjadi bentrok antara aparat dan warga yang enggan direlokasi untuk proyek strategis nasional, Rempang Eco-city.
Luhut pun menegaskan bahwa proyek tersebut tak akan dicabut meski ia mengakui perlu adanya sejumlah perbaikan terutama terkait pendekatan ke masyarakat.
Baca juga: Diteror hingga Diultimatum, Rakyat Rempang Berani Mati Pertahankan Tanah, Menteri Hadi Beri Solusi
Luhut pun mempertanyakan mengapa ada pihak yang menginginkan proyek strategis itu dibatalkan.
Jika dicabut atau dibatalkan, hal itu justru berpotensi merugikan Indonesia.
"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Barangnya bagus. Bahwa ada yang salah satu, ya diperbaiki. Jangan main cabut. Itu kan merugikan kita," kata Luhut ketika ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023).
Baca juga: Murka Panglima TNI Viral Komando Tentara Piting Warga Rempang, Panglima Pajaji Sebut Penjajahan Baru

Luhut menjelaskan jika proyek Rempang Eco City diteruskan, kemampuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Indonesia akan membaik.
Selain itu, Luhut menyebut Rempang Eco City juga akan menciptakan lapangan kerja. Tak hanya itu, ada juga teknologi fotovoltaik yang akan dibangun di situ.
"Di Rempang itu ada potensi (investasi) yang bagus karena di situ nanti mau bikin fotovoltaik. Itu nanti jadi solar panel, jadi semikonduktor," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) Eco City dihentikan lantaran bermasalah.
"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," tulis keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (14/9/2023).
PP Muhammadiyah mengecam kebijakan pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau untuk kepentingan industri swasta.
"Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik," tulis keterangan tersebut.
Baca juga: Duduk Perkara Konflik Rempang, Bentrok Aparat dan Warga yang Picu Kemarahan Panglima Dayak Pajaji
Pemicu konflik
Luhut menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah terkait terhadap masyarakat di Rempang kurang tepat sasaran sehingga menimbulkan konflik.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.