DPRD Mamuju
Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 di DPRD Mamuju Dihadiri Sekda dan Kepala OPD
Naskah ranperda biasanya memuat tujuh jenis laporan, sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
lihat foto
TRIBUN-SULBAR.COM - Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, H. Suaib bersama pimpinan OPD lingkup pemkab Mamuju menghadiri pemgesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.
Pengesahan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju, Selasa (12/9/2023).
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
Naskah ranperda biasanya memuat tujuh jenis laporan, sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga pemerintah daerah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (*)
| DPRD Mamuju Minta Pelajar Karampuang Bersabar, Realisasi Bantuan Butuh Proses |
|
|---|
| Komisi II DPRD Mamuju Tengah Panggil Dinas Ketahanan Pangan, Ini Masalahnya |
|
|---|
| Alasan BPKP Belum Rilis Kerugian Negara Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Mamuju |
|
|---|
| Negara Rugi Berapa di Kasus Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Mamuju? Ini Kata Kejari Mamuju |
|
|---|
| Kejari Mamuju Kantongi Nama-nama Calon Tersangka Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Mamuju |
|
|---|
![[FULL] Meski Koordinator Aksi Damai & Demo Jilid II Batal, Pakar: Sulit Warga Maafkan Bupati Pati](https://img.youtube.com/vi/0qdqol4f7aU/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.