Pemprov Sulbar Akan Jadi Percontohan Digitalisasi Pemerintahan Berbasis Aplikasi Srikandi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberi penghargaan kepada Pj Gubernur Sulawesi barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh yang dinilai sukses menerapkan Digitalisasi Pemerintahan berbasis aplikasi Srikandi di Lingkup Birokrasi Pemprov Sulbar.

Penghargaan ini diberikan di The Sunan Hotel Surakarta, Rabu (6/9/2023).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya Aplikasi SBPE Bidang Kearsipan SRIKANDI, disebut akan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah percontohan penerapan aplikasi SRIKANDI kepada pemerintah daerah lain di Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Tengah dan Timur.

Adapun salah satu indikator penilaian dilihat dari jumlah OPD yang menggunakan dan jumlah surat masuk dan keluar, dan jumlah disposisi, menggunakan Srikandi.

Untuk Pemprov Sulbar sebanyak 22.471 surat masuk dan 22.842 surat keluar.

"Pelayanan publik di Sulbar banyak terhambat akibat jarak jauh. Akibatnya, ketika melakukan perjalanan dinas itu memerlukan waktu 3-4 hari. Olehnya, kami mulai bergerak meletakkan birokrasi modern dengan mengimplementasikan Srikandi," ujar PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan.

Sejak ditugaskan menjadi Pj Gubernur Sulbar, dia mengajak seluruh dinas untuk pindah bertransformasi dari paradigma birokrasi lama ke paradigma birokrasi baru.

"Kita tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu," ujarnya menambahkan.

Saat ini tanda tangan elektronik terus bergerak ke seluruh kabupaten dengan menyurat ke para Bupati untuk menerapkan aplikasi Srikandi.

Tiga bulan menjabat di Sulbar, telah memproses sebanyak 34 ribu surat di proses, dari seluruh provinsi Sulbar berada di posisi tiga terbanyak dan dari 450 Kementerian lembaga berada di posisi 43.

Ia mengatakan, jika masih terdapat Pemda yang belum menerapkan masih hidup di masa lalu, sehingga Ia mengajak untuk menerapkan, dan ini sebagai bagian dari birokrasi modern.

"Melihat perkembangan dari tata kelola pemerintahan kita salah satu penyebab karena dokumentasi kita sulit dilacak, apalagi yang bergerak di kearsipan," pungkas Sestama BNPP ini. (*)