Dana Desa Akan Dipakai Turunkan Angka Stunting di Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi  Barat (Sulbar) Rezky Purwanto mengatakan, optimis mengambil langkah percepatan penurunan stunting di daerah Sulbar.

Rezky menyatakan, dukungan pemerintah daerah dari tingkat provinsi dan enam kabupaten  di Sulbar menjadi salah satu upaya  bersama mengatasi masalah stunting di Sulbar.

"Penanganan stunting di Sulbar akan didukung anggaran APBN dan APBD masing-masing  kabupaten, dana desa dan dana Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Rezky saat ditemui wartawan di acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Hotel Maleo, Jl Yos Sudarso, Mamuju, Senin (31/7/2023).

Namun, Rezky tidak membeberkan berapa besaran anggaran untuk mengintervensi penurunan angka stunting, semua tergantung besaran anggaran di masing-masing kabupaten dan desa.

Selain itu kata dia, anggaran khusus BKKBN Sulbar tidak ada untuk  penanganan stunting, semua dilimpahkan ke anggaran pemerintah daerah dan desa.

"Dana penanganan stunting tergantung dari daerah  masing-masing. Tapi yang ingin kita lakukan adalah koordinasi di semua lintas sektor, karena mungkin dana di BKKBN itu tidak ada," ujarnya.

Karena itu, BKKBN akan membangun koordinasi dan sinergitas dengan semua pemerintah daerah hingga di lintas sektor.

"Kita akan terus  pantau setiap minggu perkembangan penanganan stunting, kita optimis  bebas  stunting  di 2024," ucapnya.

Sementara itu PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif  Fakrulloh mengatakan, Hari Keluarga Nasional tahun ini pemerintah akan fokus menyelesaikan berbagai persoalan di Sulbar.

"Kita akan selesaikan masalah anak tidak sekolah,stunting, pernikahan dini (anak dibawah umur),kita akan bekerja kolaboratif bersama forkopimda," kata Zudan.

Dari sisi kebijakan kata Zudan, dia akan menyusun  Rencana Kerja  Pembangunan Daerah  (RKPD) dan akan fokus ke masalah tersebut.

"RKPD nantinya akan fokus menangani masalah stunting,anak tidak sekolah,nikah muda,dan anggaran APBD juga akan fokus kesitu semua," tegas Zudan.

Zudan menyebutkan,setelah penyusunan kebijakan dirinya akan memerintahkan semua Organisasi Perangkat  Daerah (OPD) akan bertanggungjawab untuk mengatasi masalah yang mau diselesaikan.

Masing-masing OPD menangani minimal dua kecamatan  di masing-masing kabupaten yang ada di Sulbar.

"Perkembangannya akan dimonitrong setiap minggu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan stunting dan masalah lainnya," ungkap dia.

Lanjut Zudan menuturkan, data BKKBN Sulbar jumlah stunting anak bayi di Sulbar sebanyak 23 ribu dan untuk anak tidak sekolah (ATS) berjumlah 48 ribu.

"Ini yang fokus  kita tangani bersama-bersama, dan harapannya semua data stunting  itu harus satu data."pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Abd Rahman