Refleksi Gerakan Aksi Massa di Mamuju, Perlukah Partai Alternatif?

Sadar atau tidak, dua hal yang menjadi alasan sehingga gerakan aksi massa seringkali disalah pahami oleh sebagian kalangan masyarakat tidak lain hanyalah upaya sabotase terhadap gerakan aksi massa yang terbangun dengan tujuan melemahkan atau mengagalkan tujuan dari issu tuntutan yang disuarakan.

Perihal informasi seperti ini lah yang harus banyak dikabarkan ke kalangan masyarakat secara luas agar tidak ikut menjadi bagian dari oknum yang seringkali salah paham tentang gerakan aksi massa.

Karena pada dasarnya gerakan aksi massa adalah kegiatan yang tujuannya berlangsung secara damai dan juga tujuannya demi keberlangsungan negara yang baik, bukan justru kegiatan yang tujuannya hanya ingin tawuran dengan pemerintah.

Serta gerakan aksi massa juga merupakan kegiatan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat bukan justru kegiatan untuk hanya satu atau dua orang saja.

Catatan Gerakan Aksi Massa di Mamuju dalam Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir

Pada Konteksnya di daerah Mamuju, Gerakan aksi massa juga seringkali terbangun oleh berbagai komunitas-komunitas yang memilih meleburkan diri menjadi suatu aliansi untuk memperjuangkan kepentingannya yang juga tidak lepas dari kepentingan kalangan masyarakat banyak.

Tercatat sebagian jumlah gerakan aksi massa yang pernah terbangun secara aliansi di daerah Mamuju, Sulawesi barat dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2023, yaitu diantaranya :

• Aliansi Gerakan Reforma Agraria Sulbar
- Peringatan Hari Tani Nasional menuntut reforma agraria sejati (24 September 2019)

• Aliansi Gerakan Masyarakat Mamuju (GERAM)
- Penolakan Omnibuslaw RUU CILAKA (16 Maret 2020)

• Aliansi Sulbar Bergerak
- Sambut Pelantikan Anggota DPRD Sulbar dan menuntut beberapa issu yang bersifat nasional hingga lokal (26 September 2019)
- Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja (12 Oktober 2020)
- Percepatan Penanggulangan Pasca Bencana Gempa Bumi Sulbar (18 Februari 2021)
- Refleksi Menuju 8 Tahun Rezim Jokowi (18 Maret 2022)
- Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Amandemen UUD (11 April 2022)
- Tolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi sekaligus Sambut Kedatangan MENDAGRI Tito Karnavian (3 September 2022)
- Tolak Kenaikan Harga BBM bersubsidi (7 dan 12 September 2022)
- Tolak Pengesahan KUHP yang anti demokrasi (6 Desember 2022)
- Peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional dengan menuntut beberapa permasalahan pokok yang ada pada buruh dan dunia pendidikan (2 Mei 2023)

• Aliansi Perjuangan Rakyat Mamuju
- Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja (7 Oktober 2020)

• Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulbar
- Percepatan Penanggulangan Pasca Bencana Gempa Bumi Sulbar (31 Mei 2021, dan 19 Juli 2022)

• Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Sulbar
- Tolak Revisi RZWP3K Sulbar yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat (21 September 2022, 16 Januari 2023)

• Aliansi Pemuda Sulbar
- Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Amandemen UUD (11 April 2022)
- Evaluasi 100 Hari Kerja Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik (18 Agustus 2022)

• Aliansi Pemuda Sulbar Melawan
- Sambut Pj. Gubernur Sulbar Zudan dengan membawa issu tuntutan yang bersifat lokal (30 Januari 2023)