Refleksi Gerakan Aksi Massa di Mamuju, Perlukah Partai Alternatif?

Oleh: Refli Sakti Sanjaya
Sekretaris PMII Cabang Mamuju

TRIBUN-SULBAR.COM - Gerakan Aksi Massa tidaklah dipahami sebagai bentuk perilaku “kurang ajar” apalagi upaya perilaku “makar” terhadap pemerintah (baca : pengurus negara), karena pada prinsipnya gerakan aksi massa yang terbangun seperti yang biasanya kita lihat bukanlah kegiatan yang tiba-tiba muncul begitu saja umpama buah apel yang langsung jatuh turun dari langit.

Artinya gerakan aksi massa terbangun melalui proses kegiatan yang bertahap.

Dari tahap diskusi-kajian, riset, konsolidasi-mobilisasi, rapat-rapat teknis, sampai tahap melangsungkan aksi-kampanye terkait issu pilihan yang ingin disuarakan.

Terlepas dari issu apa yang menjadi pilihan untuk disuarakan, gerakan aksi massa disatu sisi harus dipahami sebagai wujud dari kesadaran kritis publik terhadap respon situasi dan kondisi yang sementara berlangsung ditengah kehidupannya.

Serta disisi lain gerakan aksi massa juga harus dipahami sebagai wujud partisipasi politik dari publik terhadap keberlangsungan negara.

Negara yang masyarakatnya mempunyai kesadaran kritis dengan bukti berpartisipasi dalam setiap proses berlangsungnya negara adalah kategori negara demokrasi yang sehat, jika sebaliknya demikian maka termasuk kategori negara demokrasi yang sedang sakit atau tidak sehat.

Kita harus memahami bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, itu berarti bahwa setiap masyarakat (baca : publik/rakyat banyak) wajib terlibat dalam proses berlangsungnya negara, mulai dari perencanaan, penyusunan, pengawasan, serta pengambilan keputusan tentang bagaimana seharusnya negara ini berjalan.

Karena negara demokrasi seperti Indonesia memposisikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bahkan dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam prosesnya, Gerakan Aksi Massa juga jangan dipahami sebagai kegiatan yang hanya berujung membuat terjadinya kericuhan di muka publik.

Percayalah tidak ada satupun Gerakan aksi massa yang dibangun murni untuk tujuan membuat kericuhan di muka publik seperti halnya hanya ingin tawuran.

Adapun jika dalam prosesnya dilapangan gerakan aksi massa sempat terjadi bentrok dengan aparat keamanan atau pemerintah itu sejatinya harus dipahami dengan dua hal.

Pertama, dipahami sebagai wujud reaksi dari massa aksi karena responnya terhadap tindakan intimidasi dan represif dari proses pengamanan yang dilakukan oleh oknum aparat saat aksi massa berlangsung.

Kedua, kita juga harus pahami bahwa dalam proses berlangsungnya gerakan aksi massa seringkali disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai provokator yang berbau ujaran kebencian dan kekerasan sehingga terkadang mengakibatkan timbulnya kericuhan dan bahkan parahnya bisa berujung tidak tersampaikannya issu tuntutan yang disuarakan.