Kata Pengamat Soal Ketidak Hadiran Wakil Bupati di Hari Jadi Mamuju, Tanda Keretakan

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Ketidak hadiran wakil bupati di acara rapat paripurna Hari Jadi ke-483 Mamuju ditanggapi oleh pengamat.

Pengamat Politik Universitas Negeri Sulawesi Barat (Unsulbar) Muhammad, menilai ketidak hadiran wakil bupati bukti keretakan hubungan antara bupati dan wakil dalam menjalankan roda pemerintahan.

Padahal, pada moment besar tersebut wakil bupati hadir dan duduk di samping bupati.

Baca juga: BREAKING NEWS: Wakil Bupati Tak Hadiri Sidang Paripurna Hari Jadi Mamuju ke 483 Tahun, Ada Apa?

Muhammad mengatakan, kondisi tersebut sering terjadi, hampir di semua wilayah di Indonesia hubungan bupati dan wakil retak di tengah jalan.

"Fenomena ini sangat sering terjadi, ketika menjelang pilkada," kata Muhammad saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, via telepon, Jumat (14/7/2023).

Menurut Dosen Fisip Unsulbar itu, keretakan hubungan antar kepala daerah dan wakilnya menjadi pertanda tidak akan melanjutkan dua periode kepemimpinanya.

"Kemungkinan ini menjadi pertanda kepala daerah dan wakilnya, ke depan tidak akan melanjutkan dua periode," ujar dia.

Kata dia, kemungkinan ini adalah star awal wakil bupati akan mencalonkan dirinya sebagai calon bupati pada pilkada 2024.

Atau, lanjut Muhammad, manuver untuk mencari pasangan baru.

"Kemungkinan indikasi lain karena perbedaan arah partai politik. Kita tau bupati ini adalah Partai Demokrat sedangkan wakilnya adalah PDIP," bebernya.

Sementara diketahui, Partai Demokrat dan PDIP di tataran pusat bersebrangan, termasuk dalam hal pencalonan presiden.

Demokrat mencalonkan Anies Baswedan dan PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo.

Sehingga kata Muhammad, bisa jadi ada garis komando dari pusat, walaupun politik itu masih sangat dinamis apakah revalitas (persaingan) antara Demokrat dan PDIP akan sampai 2024.

"Yang jelas memasuki masa kepemimpinan tiga tahun ini itu sangat lumrah keretakan hubungan, antar kepala daerah dan wakilnya," pungkas Muhammad.

Muhammad juga menyinggung, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Enny Angereni Anwar juga sempat renggang saat menjabat sebagai kepala daerah.