Stunting Sulbar

Prof Zudan Bahas Penurunan Stunting Bersama Kepala BKKBN Pusat, Libatkan ASN Jadi Orangtua Asuh

Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan non-fisik

Editor: Ilham Mulyawan
Pemprov Sulbar
Pj Gubernur Sulbar, prof Zudan Arif bertemu dengan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo di Jakarta membahasn percepatan penurunan stunting 

TRIBUN-SULBAR.COM, JAKARTA  -- PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, serta sejumlah OPD berkunjung ke Kantor BKKBN RI Jakarta Timur, Senin (12/06/2023)

PJ Gubernur menyampaikan kunjungan tersebut untuk membangun silaturahmi, sekaligus memperkuat komitmen dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait percepatan penurunan angka Stunting di Sulbar.

Salah satunya melibatkan seluruh ASN menjadi orang tua asuh anak stunting.

"Ini upaya kita melakukan koordinasi dan mengurai persoalan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat," kata Zudan.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah provinsi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan, upaya pencegahan anak stunting yang dapat dilakukan kedepan adalah pendampingan terhadap calon pengantin dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

"Pendampingan ini harus terus kita kawal agar catin dapat menjaga kesehatan dan memastikan nutrisi yang dikonsumsi terpenuhi agar kelak tidak melahirkan anak stunting," ujarnya.

Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan non-fisik, yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD Kabupaten.

"Salah satunya untuk percepatan penurunan stunting itu," ia menambahkan.

"Penggunaan dan penyerapan anggaran DAK juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten setempat diharapkan aktif dalam berkoordinasi dengan OPD KB serta dapat mengawal serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan atau penggunaan anggaran DAK di Kabupaten untuk dapat betul-betul tepat sasaran," Pungkasa Hasto. (*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved