Tuntutan Warga Salulekbo Atas Ganti Rugi Pembangunan Bendungan Budong-budong Belum Ada Titik Terang

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Tuntutan warga Desa Salulekbo, Mamuju Tengah, atas dampak proyek pembangunan Bendungan Sungai Budong-budong, belum menemui titik terang.

Diketahui, ratusan warga desa tersebut kembali mendatangi lokasi proyek pembangunan Bendungan Budong-budong meminta ganti rugi.

Warga harus kembali bersabar menunggu tindak lanjut dari perusahaan terkait tuntutan pembayaran ganti rugi tanaman yang terdampak pembangunan bendungan.

Dalam dialog tersebut, salah satu dari pihak warga mengatakan hari ini telah dijanjikan keputusan nilai dari satuan tanaman milik warga yang terdampak.

"Sebagaimana yang disampaikan pihak balai, bahwa hari ini sudah ada nilai, namun kenyataannya yang hadir lain lagi," kata Nantur salah satu perwakilan masyarakat saat dialog, Jumat (9/6/2023).

Kata ia, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami, apa kendalanya hingga seperti ini.

"Termasuk relokasi jalan bagi 5 dusun yang terdampak, sampai hari ini belum juga ada kejelasan, " Terangnya.

Lanjut ia, serta tambang yang beroperasi secara ilegal untuk keperluan material pembangunan bendungan sungai Budong-Budong segera ditutup.

"Tambang ilegal ini juga harus ditutup, karena tidak memiliki ijin operasi," tegasnya.

Ratusan warga Salulekbo kembali menggelar aksi di ttitik as pembangunan bendungan Sungai Budong-Budong Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, Jumat (9/6/2023).

Dikawal ketat ratusan aparat kepolisian, warga berdialog terkait ganti rugi tanaman serta relokasi jalan.

Termasuk juga, tambang yang diduga beroperasi secara ilegal.

Berdasarkan pantauan, pagi tadi perwakikan dari warga yang terdampak pembangunan melakukan dialog dengan pihak pelaksana pembangunan bendungan.

Dialog berlangsung cukup alot dan belum menemui titik terang.

"Kami masih menunggu dari pihak pelaksana, terkait teknis-teknis pembayaran tanaman serta relokasi jalan, " Kata Muhaimin selaku perwakilan dari warga usai dialog.

Selain itu, ia juga menyampaikan warga kembali akan menunggu tindak lanjut dari proses hukum bagaimana kedepannya langkah-langkah mereka memberi harapan.

"Beberapa waktu lalu sudah kami laporkan le Mabes Polri terkait pertambangan ilegal yang materialnya untuk pembanguan bendungan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut, " Tuturnya.

Muhaimin juga imbau agar tambang ilegal yang beroperasi untuk kepentingan pembangunan bendungan agar ditertibkan.

"Kalau tambang ilegal ini sudah lama telah kita laporkan ke Mabes Polri, namun belum ada tindak lanjut, maka kita laporkan ke Polres Mateng, " Ujarnya.

Lanjut ia, jika dalam waktu dekat ini tidak ada tindak lanjut, maka kami cukup punya alasan bahwa ini adalah pembiaran karena sudah cukuo lama proses ini berlangsung.

"Bukan berarti karena ini Proyek Strategis Nasional (PSN) lantas semua aturam itu bisa di by pass (jalan pintas), " Terangnya.

Kata ia, dalam kegiatan ini pihak pelaksana membuat banyak pihak menanggung akibatnya atas penggunaan material yang ilegal dan tanpa uji laboratorium.

"Kami masih memikirkan langkah taktis untuk menjadi perpanjangan tangan hukum, jika tangan hukum terlalu pendek untuk menjangkaunya, " Tegasnya.

"Kalau tangan hukum tidak mampu menjangkau apa yang kami tuduhkan maka rakyat bersedia menjadi perpanjangan tangan hukum untuk menutup dengan cara sendiri, " Tegasnya lagi

Ada beberapa poin yang yang diduga dilanggar oleh perusahaan yang disampaikan oleh Muhaimin.

Diantaranya, semua perusahaan belum ada yang memiliki ijin lingkungan, belum ada yang memiliki rekomendasi tekhnis dari Balai Sungai.

Serta belum ada yang memiliki ijin dati ESDM untuk melakukan penambangan dan belum ada ijin untuk melakukan penjualan.

"Jadi masih ada empat tahapan yang mereka belum penuhi, " Pungkasnya.(*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com Samsul Bahri