Mantan Kades Uhaimate Terancam 20 Tahun Penjara, APH Sita Hasil Korupsi Rp 156 Juta

2. Kegiatan rabat beton di Dusun Takarappuang, dusun tobelo dan dusun uhaimate sebesar Rp. 212.314.000,- terdapat selisih Rp. 15.320.000,- dengan rincian kegiatan:

- Kegiatan Rabat beton di Dusun Takarappuang dengan realisasi SPJ sebesar Rp. 30.000.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 3.640.000,-

- Kegiatan Rabat beton di dusun Tobelo dengan realisasi SPJ sebesar Rp. 83.440.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 11.680.000,-

c. Upah kegiatan pengawasan pembangunan plat dekker sesuai dengan realisasi SPJ sebesar Rp. 13.562.000,- Terdapat selisih sebesar Rp. 8.700.000,-

B. Kegiatan Bidang pemberdayaan masyarakat anggaran Dana desa Tahun 2016:

1. Adanya 4 (empat) kegiatan pelatihan dimana 2 (dua) kegiatan pelatihan digabung menjadi 2 (dua) kegiatan pelatihan dan dilaksanakan di hari yang sama dimana honor dan uang transpor tidak sesuai dengan yang dipertanggung jawabkan sehingga tidak terealisasi sebesar Rp. 38.355.000,-

2. Kegiatan bantuan paud sebesar Rp. 6.500.000,- ditemukan selisih sebesar Rp. 1.500.000,-

C. Kegiatan bidang pembangunan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun anggaran 2017:
1. Enam kegiatan rabat beton di dusun uhaimate sebesar Rp. 644.550.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 13.990.000,-

2. Terdapat honor kegiatan pengawasan pembangunan Rabet beton sebesar Rp. 5.680.000,-

3. Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Tahun Anggaran 2017:

a. Adanya uang transpor Pada dua kegiatan pelatihan yang tidak sesuai dengan pertanggung jawaban sebesar Rp. 7.000.000,-

b. Bantuan Paud sebesar Rp. 8.000.000 terdapat selisih sebesar Rp. 2.000.000,-

Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidan korupsi subs pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidan korupsi jo pasal 18 ayat 1 nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara," singkatnya. (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji