Bebani APBD, Gubernur Akan Revisi Jumlah Tim Pendamping Haji Sulbar, Akmal: 12 Orang Terlalu Banyak

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sebanyak 12 Petugas Haji Daerah atau Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dari Sulawesi Barat, rencananya akan berangkat menuju Tanah Suci, untuk musim haji 2023.

Tugas para Petugas Haji Daerah itu mulai bidang pembimbing jamaah, bidang kesehatan, bidang perlindungan jamaah, bidang akomodasi, transportasi hingga Media Center Haji, dengan mengandalkan biaya pemberangkatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ke-12 TPHD Sulbar ini adalah kuota dari Kementerian agama (Kemenag).

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyebut pihaknya bersyukur Kemenag memberi kuota 12 TPHD untuk Sulbar.

Namun dia mengingatkan, bahwa Sulbar dengan APBD kecil hanya Rp1,9 Triliun terbatas pada anggaran.

"Sementara kita ini sedang fokus pada penanganan kemiskinan esktrim dan stunting yang sedang tinggi di Sulbar," ujar Akmal, Selasa (2/5/2023).

Sehingga Akmal Malik menilai tak layak kuota TPHD Sulbar sebanyak 12 orang, mengingat mereka semua dibebankan pada APBD.

"Sulbar yang cuma enam kabupaten. dengan APBD Rp1,9 triliun harus membiayai Rp150 juta per orang itu (12 tim TPHD), ini sangat tidak proporsional," ujarnya.

Sehingga dia akan merevisi jumlah tim TPHD yang akan berangkat ke Tanah Suci.

Akmal mencontohkan Provinsi Maluku dengan APBD hingga Rp3 triliun namun hanya membeangkatkan lima orang tim TPHD saja.

Begitupun Jawa Barat dengan APBD jauh lebih besar hanya berangkatkan 2 orang.

Lalu Maluku Utara dengan penduduk mayoritas muslim, dan APBD hampir Rp4 triliun cuma mengirim sembilan orang tim TPHD.

"Masa Sulbar mau sampai 12 orang, ini terlalu banyak saya kira," katanya lagi.

Namun, jika hal itu dibagi pembiayaannya secara bersama dengan kabupaten akan lebih efektif, harus proporsional antara provinsi dan kabupaten.

Sehingga, dipandang perlu merevisi jumlah tim TPHD, khususnya yang akan dibebankan pada APBD provinsi yang akan berangkat ke Tanah Suci.