Pembentukan Kabupaten Balanipa, Prof Husain Syam Sebut Kehadiran Akmal Malik Selesai Persoalan

TRIBUN - SULBAR.COM, POLMAN - Sejumlah tokoh, politis, akademisi, masyarakat menggelar pertemuan dengan
PJ Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik,Minggu (29/1/2023).

Pertemuan yang berlangsung di rumah H Abd Malik Pattana Endeng di Kabupaten Polewali Mandar, sekaligus membahas masalah pembentukan Kabupaten Balanipa.

Salah satunya hadir Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) Wilayah Selsel, Prof Husain Syam.

Rektor Universitas Negeri Makassar ini menyampaikan dari sisi sumber daya alam di Balanipa layak untuk menjadi sebuah kabupaten.

"Jika dikelola dengan baik sejahtera masyarakat disini,"ucap Prof Husain di hadapan Pj Gubernur Sulbar.

Begitupun dari sumber daya manusianya, Prof Husain tidak meragukan lagi ketika Balanipa lepas induknya yakni Kabupaten Polman.

"Banyak sekali doktor, bahkan ada rektor orang dari sini juga Balanipa," tuturnya.

Kehadiran Akmal Malik yang juga selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri dikatakan adalah pertanda baik.

Menurut Mantan Dekan Fakultas Teknik UNM, ini adalah sebuah sinyal bahwa cita cita untuk pembentukan daerah otonom baru bisa segera terealisasi.

"Jika sudah ada pak Dirjen bertemu dengan jajaran disini, menurut tanda, selesai persoalan," ucapnya disambut tepuk tangan.

Wacana pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Balanipa sudah hampir 16 tahun disuarakan,namun hingga saat ini belum terealisasi.

Mendengar dari paparan sejumlah tokoh dan akademisi,  Pj Gubernur Sulbar mengibaratkan pembentukan Kabupaten Balanipa ibarat sebuah sepakbola.

"Bolanya (pembentukan Balanipa) sudah di dewan  gawang ini. Tinggal persoalan nya   menunggu siapa striker yang akan menggolkan," ujar Akmal Malik disambut teriakan aamin dan tepuk tangan.

Akmal Malik  juga menceritakan dihadapan tamu undangan terkait pengalaman dirinya dalam mengurus pembentukan daerah otonom baru di Indonesia.

Akmal Malik menambahkan dari 400 lebih kabupaten ditambah 30 lebih provinsi di Indonesia tercatat ada 329 daerah mengantri melakukan pemekaran daerah otonomi baru, termasuk Balanipa.