IPMAPUS Minta DPRD Sulbar dan Pemerintah Daerah Tuntaskan Angka Kemiskinan

TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Ketua Ikatan Pelajar Mahasisawa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Mustakim meminta untuk segera mengevaluasi diri terkait kinerja DPRD Sulbar selama ini.

Menurut Ali Mustakim, dari beberapa pekerjaan pemerintah daerah Sulbar itu tidak dikawal serius oleh para anggota DPRD Sulbar.

Kata dia, mereka para Anggota DPRD Sulbar hanya terdiam dan tak bersuara untuk benar-benar mengawal dan bersikap andil dalam progres pembangunan infrastruktur, pendidikan dan sektor ekonomi di Sulbar.

"Banyak pekerjaan yang jadi tanda tanya besar, seperti pendidikan, pemetaan tata kelola ruang, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Banyak anggaran yang di gelontorkan namun tidak tepat sasaran,kini masyarakat kecil jadi penonton," ungkap Ali saat ditemui Tribun-Sulbar.com, di Kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju, Jl Baharuddin Lopa, Mamuju, Selasa (17/1/2023).

Mahasiswa Unimaju itu menyatakan, seperti diketahui saat ini angka kemisikinan di Sulbar yang kian bertambah menjadi 3,54 ribu jiwa.

Dari angka kemiskinan bertambah tersebut tentu hal itu menjadi kemunduran pemerintah dalam mengatasi masalah kemisikinan di Sulbar.

"Ini perlu menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah dan DPRD Sulbar untuk bekerja lebih serius untuk mengatasi kemiskinan," ujarnya.

Ia menambahkan lembaga DPRD Sulbar adalah lembaga aspirasi masyarakat atau menjadi wakil rakyat yang bertugas mendegar setiap aspirarsi masyarakat.

"Jangan hanya mencari momentuman yang dibalut dengan agenda-agenda kecil namun tak mengindahkan harapan dan hak mereka (rakyat)," pungakasnya.

Diketahui, warga miskin di Sulawesi Barat (Sulbar) bertambah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Sulbar pada September 2022 169,26 ribu jiwa.

Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 3,54 ribu jiwa, jika dibandingkan Maret 2022.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman