Berita Majene

Bupati Majene Temui BNPB Pertanyakan Dana Stimulan Korban Gempa Tahap 2 Belum Cair

Pemkab Majene mengajukan permohonan bantuan dana stimulan tahap dua untuk perbaikan rumah rusak ringan, sedang dan berat  yakni 4.089 kepala keluarga.

Penulis: Hasan Basri | Editor: Munawwarah Ahmad
Pemkab Majene
Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele temui BNPB terkait bantuan dana stimulan tahap dua korban gempa Majene.dok BNPB 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Dana bantuan dana stimulan tahap dua untuk perbaikan rumah korban gempa di Ulumanda dan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat belum disalurkan hingga saat ini.

Pemerintah Kabupaten Majene kembali menemui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas persoalan tersebut.

Hadir dalam rombongan Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ilhamsyah.

Ilhamsyah mengatakan mereka berkunjung ke BNPB pada Rabu (11/1/2023) dua hari lalu dan diterima langsung Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

Menurutnya, dari hasil audiens atau pertemuan itu disampaikan deputi bahwa permohonan bantuan stimulan tahap dua sudah diesposisi kepala BNPB.

Pemkab Majene mengajukan permohonan bantuan dana stimulan tahap dua untuk perbaikan rumah rusak ringan, sedang dan berat  yakni 4.089 kepala keluarga .

Total anggaran dibutuhkan untuk sebesar Rp 69.320.000.000.

Lanjut Ilhamsyah, permohonan ini akan ditelaah Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

Kata dia masalah dana bantuan stimulan memang membutuhkan proses cukup panjang.

Sebab setelah ini akan diserahkan kembali ke sekretaris utama BNPB untuk diesposisi.

Tidak sampai disitu, berkas permohonan juga akan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Utama BNPB untuk proses atensi.

Belum lagi kata Ilhamsyah ,apabila dari hasil atensi ditemukan ada ganda atau dobel nama sebagai penerima, maka harus lagi dilakukan validasi ulang oleh pemkab Majene.

Usai validasi, menurut dia diserahkan lagi ke Deputi RR BNPB.

Meski membutuhkan proses panjang, namun Deputi berjanji akan berusaha mempercepat .

Sebelumnya, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Majene Sirajuddin mengatakan keterlambatan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah pusat maupun daerah untuk menghasilkan data akurat terkait rumah rusak.

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved