Dinas PMD Jamin Keamanan Data Desa Presisi Warga Sulbar, Pilot Project Pembangunan Daerah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Harnoto menegaskan Data Desa Presisi (DDP) merupakan gambaran lengkap, dengan akurasi yang terukur terkait sejumlah aspek, seperti kependudukan, ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat.

"Sehingga pentingnya data presisi ini," ujar dia.

Sembari menambahkan, data akan dilindungi dan dijaga guna menjamin keamanan data masyarakat yang terekam dalam DDP.

Tranformasi pedesaan yang dilakukan juga dapat memiliki wewenang memproduksi data desa itu sendiri.

"Sebanyak 575 desa ditambah 73 kelurahan, menjadi big data yang tersimpan dalam server admin," jelasnya.

"Kalau wali datanya itu Diskominfo Sulbar, mungkin nanti akan ditempatkan di sana," tambah Karnoto.

Data komplit dan terukur tiap rumah di semua desa sudah maksimal, perencanaannya juga bisa terselesaikan dengan baik.

Era digital dan kemajuan teknologi menjadi momentum dan instrumen penting mewujudkan data akurat.

DDP, lanjut Karnoto, sesuai amanat Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik, program ini dikatakan sebagai pilot proyek pembangunan daerah.

Sehingga DDP hadir sintesis, penyempurnaan dari sistem pendataan yang sudah ada.

DDP tahap II dikerjakan dalam Jangka waktu 90 hari atau tiga bulan, terhitung sejak 1 Oktober – 31 Desember 2022.

Lokus penyusunan profil data desa dan kelurahan presisi tahap dua berada di 63 desa dan 5 kelurahan yang berada pada 8 kecamatan di 6 kabupaten se Sulbar. (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji