Pembangunan Jalan Arteri Tahap II, Mahasiswa Sebut Pemerintah Rampas Ruang Hidup Warga

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pembangunan lanjutan Jalan Arteri tahap II di Mamuju, Sulawesi Barat, mendapat sorotan mahasiswa.

Pembangunan yang rencananya membelah pemukiman warga di Lingkungan Tambi dan Kampung Baru dikhawatirkan memberi dampak berkepanjangan.

Wakil II PMII Cabang Mamuju, Siddik mengatakan apabila pembangunan tetap dilakukan akan mengundang pelbagai bencana.

"Di sana sudah ditempati turun temurun, kalau jadi pembangunan pasti hilang dari Mamuju," kata Siddik kepada TribunSulbar.com di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju), Jl Usman Djafar, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu (23/10/2022) usai berolahraga.

Dirinya menganggap, jika pembangunan tetap dilanjutkan, artinya pemerintah telah merampas ruang hidup masyarakat yang bermukim di sana.

Lanjut, lajur cepat juga tak seharusnya dibangun dekat rumah warga.

Selain bising, banyaknya kendaraan lalu lalang dengan kecepatan diatas rata-rata akan membahayakan.

"Aktivitas pasti terganggu, pemerintah itu biasanya tunggu ada korban baru percaya kalau itu bahaya," sambungnya.

Kata dia, seberapa banyak jalur evakuasi yang akan dibangun ketika masyarakat dari arah laut beramai-ramai ingin menghindari bencana.

Jembatan penyeberangan, tak cukup menyelamatkan nyawa anak sekolah jika hanya dibangun satu atau dua bangunan.

"Paling sedikit, setiap 200 meter bangun satu jembatan penyeberangan," tegas Siddik.

Menurutnya, gorong-gorong sebagai jalur air tidak akan sanggup membendung volume air saat banjir.

"Dari gunung, Kali Mamuju, bukan sungai kecil. Dari laut lebih parah, apalagi tanggul di sana sudah rusak," ujarnya.

PMII Cabang Mamuju akan berada di barisan masyarakat untuk ikut memperjuangkan tempat tinggal mereka, sebab kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. 

Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BP2JN) Sulbar, Sjofa Rosliansja menyebutkan rencana pembangunan tetap melewati Lingkungan Tambi dan Kampung Baru.

Kata dia, pembangunan tidak dapat dilakukan di bibir pantai sebab anggaran yang dimiliki tidak mencukupi.

"Itu bukan perencanaan, hanya ide awal saja. Pemerintah waktu itu minta sampai di Belang-belang, butuh anggaran Rp1 triliun," ujarnya usai melakukan peninjauan lokasi di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Mamunyu, Jumat (21/10/2022). (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji.