Kejari Mamuju Akan Tahan Anggota DPRD Sulbar Tersangka Korupsi Rehabilitas Hutan Senin Mendatang

Program yang dikorupsi tersebut, berbasis masyarakat, sehingga cukup merugikan masyarakat yang bersangkutan.

Yakni dugaan korupsi pekerjaan pengadaan dan pembuatan bibit rehabilitasi hutan dan lahan multifungsi program pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program itu melekat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, tahun anggaran 2019, berjumlah Rp 1, 8 miliar.

Tersangkanya tak lain anggota DPRD Sulbar, inisial S (42), bersama mantan Kepala Dinas Provinsi Sulbar, inisali F (60).

Keduanya kolaborasi pada saat perencanaan program bekerja sama melakukan tindakan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri.

Bahkan tindakannya merugikan orang lain, dan merugikan keuangan negara Rp 1.1 miliar.

Itu berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar.

Subekhan menerangkan pola kerja sama pada program itu dilakukan pada tahap penyusunan perencanaan.

Anggaran programnya, Rp 1.8 miliar, dikorupsi Rp 1,1 miliar, sisahnya untuk menjalankan program.

Adapun pasal yang disangkakan ialah pasal 2 ayat (1), subsidair pasal 3 UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Kami Kejari Mamuju, tidak pernah main-main dengan tindakan korupsi dan melawan hukum," tegas Subekhan. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli