Imigrasi Polman

Imigrasi Polman Ingatkan Bahaya Intai Pekerja Migran Non-Prosedural, Gaji Rendah Hingga Hak Dibatasi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar selalu berupaya, dan berperan aktif memitigasi penyelundupan manusia melalui modus pengiriman Pekerja

Editor: Ilham Mulyawan
Imigrasi Polman
Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kabid Zinfokim Kemenkumham Sulbar), Wahyu Wibowo saat membawakan materi sosialisasi Keimigrasian di Mamasa 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamasa menggelar sosialisasi keimigrasian di Mamasa.

Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (Kabid Zinfokim Kemenkumham Sulbar), Wahyu Wibowo mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar selalu berupaya, dan berperan aktif memitigasi penyelundupan manusia melalui modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP).

Caranya dengan menunda penerbitan Paspor, terhadap pemohon yang dicurigai akan bekerja secara non-prosedural pada tahapan wawancara, dan juga di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat akan berangkat ke luar negeri.

"Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), ” ujar Wahyu Wibowo, ketika memberi materi pada kegiatan Sosialisasi Keimigrasian Tata Cara Penggunaan Aplikasi M-Paspor dan Pencegahan PMI-NP yang diselenggarakan di Aula Hotel Dian Satria, Kamis (1/09/2022).

Diikuti pegawai Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Tokoh Masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa.

Pada kesempatan sama, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Allen Al Yuhan sosialisasi ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan terhadap kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Mamasa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perluasan Kesempatan Kerja dan Hubungan Internasional dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamasa, Daud menambahkan, sebelum melakukan permohonan Paspor maka harus ada surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja terlebih dahulu, dan yang paling penting bahwa harus memiliki kontrak kerja agar bisa mendapatkan surat rekomendasi tersebut.

Ia menambahkan bahwa ada beberapa risiko yang akan didapatkan oleh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural, di antaranya dibatasi hak dan kewajibannya selama bekerja.

Kemudian tidak mendapat perlindungan dan keamanan dari Pemerintah.

Rentan diperlakukan secara tidak manusiawi, mendapatkan gaji yang rendah bahkan tidak dibayarkan karena tidak memiliki kekuatan hukum, tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi jika mengalami kecelakaan kerja, sakit dan kematian.

"Hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta rentan untuk ditangkap dan dipenjara oleh penegak hukum setempat," ujar Daud.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved